Larangan Mudik Bikin Sopir Bus Ini Pasrah, Padahal Sudah 1 Bulan Tidak Narik karena Sepi Penumpang

"Kami ingin seperti pengemudi Ojol yang diberi keringanan cicilan. Karena bagaimanapun juga kami ini kan sektor yang paling terdampak," harapnya.

Langkah tepat

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk masyarakat agar tidak mudik Lebaran saat pandemi virus corona atau Covid-19.

Larangan mudik Lebaran itu dilakukan pemerintah karena  kasus virus corona masih terus bertambah.

Terkait larangan mudik Lebaran, pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno menilai, keputusan pemerintah terkait larangan mudik ini merupakan langkah  tepat untuk kondisi Indonesia saat ini.

"Yang jelas ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi pemerintah harus tegas, saya memahami ketegasan ini tidak terlepas dari aturan ketatanegaran ya," kata Djoko Setijowarno saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).

• Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Tiara Idol Batal Pulang Kampung ke Jember

• Operasi Ketupat Biasanya H-7 Hingga H+7 Kini Dimajukan Bersamaan dengan Jadwal Larangan Mudik

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (21/4/2020) berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menyebutkan bahwa masih ada 24 persen masyarakat akan mudik.

Padahal, sebelumnya pemerintah sudah mengimbau untuk tidak mudik. Masyarakat yang sudah mudik sekitar 7 persen dan masyarakat tidak mudik 68 persen.

"Nah ini yang 24 persen yang mau mudik, ini yang harus dikelola, kira-kira pemerintah sanggup nggak menahan mereka. Ini ada jutaan (orang),  cukup berat juga kan, untuk itu perlu dilarang," kata Djoko Setijowarno.

• Dukung Larangan Mudik, Sejumlah Pabrikan Otomotif Tak Dirikan Posko Siaga Mudik

• Mabes Polri Tegaskan Tak Ada Penutupan Jalan Tol dan Jalan Arteri Selama Larangan Mudik

Menurut dia, sekitar 80 persen kepala desa sudah tidak menerima pemudik Lebaran.

Selain itu, warga dari tingkat rukun tetangga (RT) juga tidak menerima pemudik.

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota menyediakan ruang isolasi diri.

"Nah sekarang tinggal pelaksanaanya saja dan dalam pelaksanaan saya pikir mungkin yang jelas batasi wilayah yang tidak boleh pulang itu batasannya apa," katanya.

• KAI Dukung Upaya Pemerintah Terkait Larangan Mudik untuk Mencegah penyebaran Virus Corona

• Presiden Jokowi Larang Mudik Lebaran, Pemkot Bekasi Siap Dukung Penuh

Dia menambahkan,  pemerintah harus terus memberi pemahaman dan informasi tentang larangan mudik. 

Selain itu, ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tetap ngotot mudik saat pandemi virus corona.

"Mulai sekarang itu yang penting harus kasih tahu ini loh hukumannya. Dasarnya pasal 93 aja UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekerantinaan."

"Kedua, nah ini kan yang paling banyak orang mudik di jabodetabek, gambang liat traffic-nya kalo meningkat segera (dirikan) posko," ucap Djoko Setijowarno. (m24/jos)