Pemprov DKI Jakarta Siapkan Dana Rp 3 Triliun Tangani Covid-19, Ketua DPRD: Tapi Ini Uangnya Mana

"Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terus meluas"

"Saya yakin Jakarta siap, apalagi APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun," kata Mujiyono seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (29/3/2020).

"Saya rasa ini relevan karena pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat juga"

"apalagi di tengah pandemi corona seperti ini," kata  Mujiyono yang juga menjabat  Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.

Dia mengatakan bahwa delapan skema pembiayaan yang telah dikaji sangat matang.

Skema pembiayaan pertama adalah menyalurkan beras sebanyak 0,5 liter seharga Rp 6.000 kepada 11.058.949 warga DKI Jakarta selama 14 hari.

Biaya yang dibutuhkan untuk membeli beras sekitar Rp 928 miliar lebih.

Skema kedua, membeli kebutuhan lauk kalengan, telur ayam, minyak dan sebagainya untuk 11 juta jiwa tersebut masing-masing biaya Rp 25.000.

Apabila dilakukan selama 14 hari, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 3,8 triliun lebih.

 Skema ketiga kebutuhan alat kebersihan diri seperti sabun dan disinfektan untuk warga Jakarta sebesar Rp 50.000 per orang. Biaya dikeluarkan mencapai Rp 552 miliar lebih.

Skema keempat, kebutuhan susu balita atau MPASI (makanan pendamping ASI) kepada 817.828 balita dengan masing-masing harganya Rp 200.000. Anggaran dibutuhkan Rp 163 miliar.

Selanjutnya, skema pembiayaan kelima pemerintah daerah membeli kebutuhan makanan tambahan atau suplemen untuk 928.165 orang lanjut usia (lansia) dengan masing-masing biaya Rp 100.000.

Anggaran dibutuhkan untuk kebutuhan mereka adalah Rp 928 juta.

Berikutnya, skema pembiayaan keenam pemerintah memberikan kebutuhan spesifik untuk 5.793 orang penyandang disabilitas, biaya Rp 100.000 per orang.

Pagu yang dibutuhkan untuk mereka sekitar Rp 573 juta lebih.

Untuk skema ketujuh pemerintah menyiapkan kebutuhan air minum untuk 11 juta lebih warganya dengan masing-masing Rp 1.000 per orang selama 14 hari.

Biaya  diperlukan adalah Rp 154 miliar.

Terakhir skema kedelapan, pemerintah menyiapkan biaya distribusi memakai perangkat RT/RW/Polisi/TNI untuk 11 juta lebih warganya masing-masing Rp 1.000 per orang selama 14 hari.

Biaya yang diperlukan adalah Rp 154 miliar.

"Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 5,8 triliun. Angka ini lebih hemat dibanding"

"memakai jasa ojek online dalam skema pendistribusiannya dengan prediksi total menembus Rp 8,4 triliun," ucapnya. (FAF/Wartakotalive.com)