Pemilihan Wagub DKI Senin 6 April 2020 Digelar Tertutup dan Terbatas, Physical Distancing Diterapkan

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 memastikan rapat Paripurna Pemilihan pada Senin (6/4/2020) mendatang dilakukan tertutup.

Unsur masyarakat dan media tidak disediakan tempat untuk menyaksikan secara langsung.

Karena, mengacu pada protokol pencegahan wabah Virus Corona (Covid-19), yakni jaga jarak atau physical distancing.

• Jasad Pekerja Pabrik Cincau Ditemukan 2 Kilometer dari Lokasi Tenggelam di Kali Bekasi

“Teknisnya minimal 54 anggota dewan yang memilih."

"Kami akan atur mejanya agar physical distancing, jadi yang datang hanya dewan, gubernur, dan cawagub,” kata Ketua Panlih Wagub DKI Farazandi Fidinansyah, Jumat (3/4/2020) petang.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrap disapa Andi ini juga menyebut rapat paripurna yang digelar nanti seperti halnya uji publik dua kandidat pada Jumat (3/4/2020) sore tadi.

• Presiden Cina Xi Jinping kepada Jokowi: Indonesia Pasti akan Kalahkan Vabah Covid-19

Kegiatan digelar secara tertutup, hanya disaksikan orang yang berkepentingan dalam acara, yakni eksekutif dan legislatif.

“Dari protap (prosedur tetap) begitu, harus steril dan kami mengikuti anjuran (dari Dinas Kesehatan DKI)."

"Lagipula dari awal kan memang enggak bisa liputan,” ujarnya.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia: 1.986 Orang Terinfeksi, 134 Pasien Sembuh, 181 Meninggal

Dalam kesempatan itu, Andi menyebut pihaknya tidak perlu mengajukan izin kepada Polri terkait rapat yang mengundang keramaian.

Meski sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak menggelar kegiatan yang memicu keramaian karena berpotensi pada penyebaran Virus Corona.

“Tidak ada perizinan, karena kami bekerja di kantor, bukan di luar kantor."

• DAFTAR Koruptor yang Berpotensi Bebas Akibat Wabah Covid-19

"Ini tugas kerja, dan kami sudah audiensi kepada Kapolda (Irjen Nana Sudjana) untuk pemberitahuan,” katanya.

“Tapi ada protokol yang memang harus diikuti sekalipun di DPR RI melaksanakan paripurna tidak ada yang dibubarkan."

"Tapi kan tahapannya memang juga diikuti, yaitu physical distancing, sterilisasi, thermal gun, dan sebagainya,” tambahnya.

• 5 PNS Kota Bekasi Positif Covid-19, Salah Satunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Andi juga menyebut protap yang disusun ini telah disepakati oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beberapa waktu lalu.

Ada pun jumlah orang yang diprediksi menghadiri rapat adalah 130 orang.

“Nanti kami siapkan juga ruang transit di tempat steril, jadi bisa dimanfaatkan anggota dewan untuk mencoblos satu dari dua kandidat yang ada,” terangnya.

• Pembayaran Pajak di Samsat Ciputat Turun Drastis di Tengah Pandemi Covid-19

Pada Senin (23/3/2020) pagi, sedianya DPRD DKI Jakarta menggelar pemilihan Wagub DKI Jakarta dari dua partai pengusung.

Yakni, Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, tapi rapat ditunda akibat merebaknya Virus Corona.

Namun belakangan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menyepakati Paripurna Pemilihan Wagub DKI digelar pada Senin (6/4/2020) mendatang.

Sementara, uji publik dan pemaparan visi dan misi kedua kandidat itu digelar secara teleconference pada Jumat (3/4/2020).

Paparan Tupoksi

Dua kandidat Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 memaparkan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka bila terpilih menjadi pendamping Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta.

Kedua kandidat itu adalah Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan keduanya saat mengikuti uji publik yang digelar Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (3/4/2020) petang.

• KAKEK Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal Akibat Covid-19

Rapat tersebut digelar secara tertutup dan terbatas, demi menekan potensi penularan Covid-19 yang terjadi di Jakarta.

Hanya sembilan anggota Panlih, dan sembilan orang perwakilan dari seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang ada di ruangan tersebut.

Sementara, 88 anggota DPRD DKI yang lain, mereka menyaksikan uji publik tersebut melalui siaran teleconference yang digelar secara pribadi di internal DPRD DKI Jakarta.

• Ini Alasan Driver Ojol Hina Anggota Wantimpres Habib Luthfi Soal Penanganan Covid-19

Berdasarkan paparan Nurmansjah Lubis yang diterima Wartakotalive dari Fraksi PKS, dia menjelaskan fokus kerjanya bila menjadi Wagub DKI.

Pertama, manajemen birokasi untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program.

Kedua, pengelolaan anggaran dan aset.

• TERDAMPAK Covid-19, 3,7 Juta Warga Miskin dan Rentan Miskin di Jakarta Bakal Dapat Bantuan Rp 1 Juta

Ketiga, manajemen pelaksanaan rencana pembangunan agar sesuai target.

Keempat, manajemen pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD).

“Targetnya, memastikan semua program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bisa berjalan dan tidak tertunda."

• Kakek yang Teriak Mengaku Kena Covid-19 di Kantor BPJS Ternyata Negatif, Pernah Gegar Otak

"KSD dapat terlaksana dan penyerapan anggaran yang tinggi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel,” papar Nurmansjah.

Saat itu, Nurmansjah juga menyebut lima sasaran utamanya bila terpilih menjadi Wagub.

Pertama, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dan anggaran tidak wajar dapat diketahui sejak awal.

• Banyak Warga Tutup Akses Masuk Lingkungan Perumahan, Polisi Bilang Itu Inovasi RT dan RW

Kedua, meningkatnya efisiensi dan kinerja birokrasi dan kapasitas, integritas, serta profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program-program pembangunan.

Ketiga, meningkatnya kualitas perencanaan program pembangunan dan keterlibatan publik yang lebih luas, sehingga dapat memastikan semua program bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Keempat, tumbuhnya budaya inovasi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

• 20 Pasien Covid-19 dan 40 PDP Sembuh, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso: Ini Luar Biasa!

Terakhir, kelima, meningkatnya kemampuan audit dan pengawasan internal pemerintah daerah untuk menjamin tidak adanya penyimpangan anggaran dan pembangunan.

Sementara, Ahmad Riza Patria berjanji akan membantu gubernur dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam hal membangun pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani berbasis transparansi dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen.

• Anies Baswedan Lapor Sedang Ngebut Bangun Laboratorium, Maruf Amin: Tetap Semangat Pak Gubernur

Kedua, membantu gubernur mengoordinasikan serta mengendalikan hal-hal sebagai berikut.

Membuka 200.000 lapangan kerja baru, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya.

Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku, dan menyederhanakan rantai distribusi dan menyediakan Kartu Pangan Jakarta.

• Virus Corona Tak Hambat Polisi Depok Ungkap Kasus Pembunuhan Pemilik Toko Kelontong

Dia juga ingin menghentikan reklamasi teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta.

Membangun pusat-pusat pariwisata dan tempat bersejarah serta pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia, dan disabilitas.

“Kemudian meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu, dan majelis taklim berbasis atas proposionalitas dan keadilan,” kata Riza berdasarkan dokumen paparan yang diterima.

• SELAIN Pasien Positif, PDP, dan ODP, Ada 131 Orang Tanpa Gejala Covid-19 di Depok

Ketiga, membantu gubernur dalam memantau dan mengevaluasi program kerja, dalam hal merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam bentuk KJP Plus.

Juga, merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus.

Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta.

• 29 dari 494 RW di Jakarta Utara Masuk Zona Merah Covid-19, Warga Tutup Sebagian Akses Mobilitas

Keempat, membantu gubernur memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan sebagainya.

Kelima, memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. (*)