JOKOWI: Lockdown Itu Apa Sih?

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan, Presiden Jokowi mempersilahkan pemerintah daerah membuat kebijakan sampai di tingkat kecamatan.

Namun untuk kebijakan di atas level kecamatan, harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

"Bapak Presiden mengatakan, silakan melakukan kebijakan di tingkat lokal, sampai dengan tingkat kecamatan."

• Warga Kecewa Pasar Pramuka Ditutup Dua Hari

"Lebih dari kecamatan tentunya harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat."

"Sehingga tidak ada pejabat di daerah yang dikabarkan mengambil langkah sendiri tanpa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten," papar Doni dalam konferensi pers jarak jauh, Senin (30/3/2020).

Presiden Jokowi kembali meminta pemerintah daerah memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

• ALASAN Jokowi Tak Ambil Opsi Karantina Wilayah dan Lockdown, Salah Satunya Kedisiplinan Masyarakat

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.

"Kita ini bekerja berdasarkan aturan UU yang ada, kita bekerja juga karena alasan konstitusi, jadi pegangannya itu aja."

"Kalau ada UU mengenai Karantina Kesehatan, ya itu yang dipakai, jangan membuat acara sendiri-sendiri."

• Anies Baswedan Siapkan Layanan Antar Kebutuhan Pokok Pakai Ojol, Warga Tinggal Telepon

"Sehingga dalam pemerintahan berada dalam satu visi yang sama," kata Presiden seusai meninjau Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020).

Saat ini yang dibutuhkan menurut Presiden adalah kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga, langkah penanganan dan antisipasi dapat berjalan efektif.

Mulai dari penanganan kesehatan masyarakat yang terpapar Covid-19, maupun jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

• Anies Baswedan Janji Berikan Masker Gratis kepada Warga Jakarta Lewat Kelurahan, RW, dan RT

"Ini penting sekali, ini menyangkut nanti orang yang mudik, yang kemudian di sana ada isolasi mandiri."

"Kepala desanya bisa menyelenggarakan itu, meskipun hanya satu orang atau dua orang, tapi bisa menyelenggarakan itu."

"Di desa juga mampu menyiapkan jaring pengamanan sosial, bantuan sosial, bagi mereka."

• WANITA Paruh Baya Dinyatakan Positif Covid-19 Saat Obati Gangguan Jiwa, Suaminya Bersatus PDP