Virus Corona Jabodetabek
Anies Baswedan Bahas Kemungkinan Lockdown dengan Kapolda-Pangdam, Kalau Sudah Final Akan Diumumkan
Kemungkinan Lockdown dibahas Gubernur Anies Baswedan dengan Kapolda dan Pangdam, Kalau Sudah Final Akan Diumumkan ke Publik
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
lihat foto
Wlaua begitu, upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah benar, seperti bekerja di rumah, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, sering cuci tangan dan lainnya.
Namun faktanya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan ini masih lemah.
Akibatnya persebaran Covid-19 makin eskalatif.
Apalagi kini makin banyak warga kota, khususnya Jabodetabek, yang migrasi alias pulang kampung, dengan alasan di kota sudah tidak ada pekerjaan atau tidak ada penghasilan.
Banyaknya migrasi ke kampung halaman berpotensi besar untuk menyebarluaskan virus di daerahnya.
Lockdown daerah
Merespon fenomena ini, banyak daerah memberlakukan Orang Dalam pengawasan (ODP) bagi pemudik, dan diisolasi selama 14 hari.
Bahkan beberapa kota, seperti Kota Tegal, bahkan Papua, melakukan lockdown untuk daerahnya.
"Ini langkah antisipatif yang sangat bagus untuk memutus mata rantai persebaran, agar tak mengokupasi daerahnya," ungkap Tulus Abadi.
Oleh karena itu, lanjutnya, hal yang sangat mendeak adalah pemerintah pusat membebaskan setiap pimpinan daerah untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown.
Apalagi bagi wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, karantina wilayah menurutnya suatu keharusan.
Mengingat Jakarta dan Bodetabek adalah zona merah, terutama DKI Jakarta.
"Pemerintah Pusat seharusnya membebaskan dan bahkan mendorong agar Jabodetabek segera dikarantina," ungkap Tulus Abadi.
"Jika tidak dikarantina, sebatas himbauan, bukan hanya warga Jakarta dan sekitarnya yang makin banyak terinfeksi, tetapi akan menyebar seluruh Indonesia. Mengingat akan makin banyak warga Jakarta bermigrasi ke daerah, untuk mudik," tambahnya.
Jika tak dilakukan karantina wilayah atau lockdown maka yang sangat dikhawatirkan adalah penyebaran virus corona semakin meluas, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia.
"Mengingat Jakarta dan Bodetabek adalah epicentrum nasional. Tak cukup hanya himbauan tapi perlu kebijakan yang tegas, dan bahkan perlu sanksi," jelasnya.
