Ini Tanggapan KPAI soal Keputusan UN 2020 Ditiadakan Tuk Cegah Penyebaran Corona

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan apresiasinya atas keputusan pemerintah yang meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020 di semua tingkatan sekolah, sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.

Pihak Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan KPAI menyampaikan dukungan atas keputusan pemerintah dan Komisi X DPRI RI untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 karena mewabahnya covid 19.

"Keputusan ini adalah upaya untuk melindungi anak-anak dan para guru dari penyebaran virus covid 19. Tentu saja ini kebijakan yang perlu diapresiasi karena sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak," katanya, Rabu (25/3/2020).

• INI Penjelasan Dokter Ahli soal Minum Suplemen Vitamin Biar Daya Tahan Tubuh Kuat Cegah Corona

• Sekolah Diliburkan, Ratusan Pelajar Tangerang Malah Asyik Main Game di Warnet Diamankan Polisi

• Herbal Bioteknologi Fermentasi Ini Diklaim Bisa Sembuhkan Sakit karena Virus Corona dalam 3 Hari

Kemudian kata Retno KPAI berharap pemerintah benar-benar meniadakan bukan menggantikan dengan bentuk tes online yang dapat dikerjakan di rumah.

"Namun benar-benar meniadakan. Karena meniadakan UN tidak masalah. Sebab UN sudah tidak menentukan kelulusan dan tidak lagi dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi," katanya.

Terakhir kata Retno, KPAI mendorong pengalihan biaya UN (jika memungkinkan) dapat dialihkan pada upaya perlindungan sekolah dari virus covid 19.

• Update Corona di Kota Tangerang: 206 ODP, 27 PDP dan 9 Positif Covid-19

"Melalui program penyemprotan disinfektan sekolah secara berkala, pengadaaan alat pengukur suhu badan dan sabun pencuci tangan. Ini dalam upaya melindungi warga sekolah jika sekolah kembali diaktifkan," kata Retno.(bum)

Mendikbud: Wabah Virus Corona Ujian Nasional Dibatalkan

Mendikbud Nadiem Makarim dan anggota Komisi X DPR RI sepakat untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020 di tengah mewabahnya virus corona.

Sebelumnya, pemerintah mengkaji berbagai pilihan bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai rapor.