Dipaksa Ikut Demonstrasi Tolak Omnibus Law, Buruh di Tangerang Dikeroyok Sampai Giginya Copot

Pasal itu, menyebutkan sebuah undang-undang bisa dibatalkan oleh peraturan pemerintah.

"Ini kan drafnya tebal sekali. Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu."

• JALUR Pembangunan MRT Fase 2 Lebih Kompleks, Bakal Ada Rekayasa Lalu Lintas, Kecuali di Monas

"Dan ini yang mengerjakan masih manusia, bukan mesin. Jadi human error itu masih bisa saja terjadi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Waketum Partai Gerindra itu menyebut, kesalahan tersebut nantinya bisa diperbaiki saat pembahasan antara DPR dan pemerintah serta pihak terkait.

Namun, sebelum dilakukan pembahasan, DPR akan memutuskan pembahasan akan dilakukan di komisi, panitia khusus (pansus), atau badan legislasi (baleg).

• Polisi Ciduk 5 Orang yang Terlibat Tawuran di Cempaka Putih, Pedagang Pecel Lele Tewas Saat Melerai

"Kalau sudah rapim (rapat pimpinan) terus di bamus (badan musyawarah), kemudian kita putuskan apakah di komisi pansus atau di baleg."

"Nah, itu kan harapannya tadinya kan akan diteliti di situ."

"Itu belum sampai diteliti di situ, kemudian sudah terjadi kesalahan yang kemudian diakui kesalahan ketikan."

• Dikerjakan Mulai Awal Maret 2020, Pembangunan MRT Fase 2 Kelar Setelah Jokowi Tak Lagi Jadi Presiden

"Sehingga menurut saya, mari saja kita sama-sama nanti mengamati dalam proses-proses pembahasan."

"Supaya kemudian hal-hal yang sekiranya menimbulkan kontroversial dan sangat subtansif itu nanti ada pelanggaran supaya tidak terjadi demikian," imbuhnya.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui ada kesalahan dalam pasal 170 Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

• KPK Yakin Harun Masiku dan Nurhadi Segera Ditemukan Jika Masyarakat Ikut Mencari

Menurut Yasonna, peraturan pemerintah tidak mungkin bisa membatalkan undang-undang.

"Ya ya, enggak bisa dong PP melawan undang-undang. Peraturan perundang-undangan itu," ujar Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (17/2/2020).

Menurut Yasonna, kesalahan tersebut tidak akan direvisi dalam draf RUU yang tergolong Omnibus Law itu.

• Survei Sebut Prabowo Menteri Berkinerja Paling Bagus, PDIP: Berarti Jokowi Tempatkan Orang Benar

Melainkan, diperbaiki pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan DPR.