Bukan Kebakaran, Sekjen DPR Bilang Asap di Gedung Wakil Rakyat karena Sistem Aerosol Terganggu

"Berdasar hasil penelitian PU, Gedug DPR tidak miring", yang bilang miring itulah yang miring," ujar Mahfud MD dalam akunnya di twitter, Senin (14/8/2017).

Masih melalui akunnya di twitter, Mahfud MD menegaskan posisinya tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 5,7 triliun.

"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai 5,7 trilliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) 1,7 trilliun saja ditolak rakyat, apalagi 5,7 trilliun," tegas Mahfud MD.

Baca: Ada Proyek Pembuatan Pesawat Tempur, Mantan Karyawan IPTN Diharapkan Pulang Kampung

"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih? Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," tuturnya.

DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal, imbuhnya, sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tidak banyak guna perpustakaan di DPR, karena sepi melulu.

Namun demikian, meski tidak setuju pembangunan Gedung DPR dan mual pada tingkah DPR, lanjut Mahfud MD, ia tidak setuju DPR dibubarkan.

Baca: SBY dan Prabowo Ingin Buat Gerakan Bangkitkan Moral, Oso: Memangnya Kita Tidak Bermoral? Ngawur!

"Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada," jelas Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

Sementara, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018. Ia menyatakan, DPR hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Anton menambahkan, total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.

Baca: Prabowo Sebut Presidential Threshold Lelucon Politik, Jokowi: Kenapa Dulu Tidak Ramai?

"Iya, Rp 5,7 triliun," ujar Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja Dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar, karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.