Aksi Terorisme

Mahfud MD: Yang Tidak Dipulangkan Pemerintah Itu Teroris, Kalau Bukan Pasti Dilindungi Negara

Mahfud MD menegaskan kembali keputusan pemerintah tidak memulangkan warga Indonesia di Suriah.

TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kembali keputusan pemerintah tidak memulangkan warga Indonesia di Suriah.

Mahfud MD mengatakan, mereka yang tidak dipulangkan pemerintah dari Suriah adalah kombatan teroris ISIS asal Indonesia.

Sedangkan mereka yang terlantar dan bukan bagian dari jaringan kombatan teroris ISIS, dipersilakan melapor ke kedutaan.

PEMERINTAH Takkan Pulangkan Mantan Kombatan ISIS, tapi Anak di Bawah 10 tahun Bakal Dipertimbangkan

"Jadi ini yang tidak dipulangkan itu Foreign Terrorist Fighter (FTF), bukan orang-orang di luar negeri."

"Kalau orang di luar negeri bukan teroris ya lapor saja ke kedutaan."

"FTF kan sudah membakar paspor, bahkan menantang-nantang itu," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

West Coast Aceh 250 KM, Bermaraton Sambil Bangkitkan Wisata dan Investasi Serambi Makkah

Mahfud MD juga menegaskan, pemerintah masih menjamin perlindungan WNI bukan teroris yang terlantar.

Ia mengatakan, pemerintah akan memulangkan WNI yang terlantar di luar negeri, termasuk di Suriah, selama mereka tidak terlibat ISIS.

"Kalau teroris tidak dipulangkan lah. Kalau WNI biasa yang terlantar pasti dipulangkan."

SIRKUIT Formula E Tak Bakal Sampai GBK, Area Monas Juga Tidak Boleh Dipakai

"Kalau teroris pasti tidak lah. Yang sudah gabung dengan teroris mau dipulangkan untuk apa? Malah kamu nanti yang berbahaya di sini."

"Tetapi kalau memang ada orang terlantar dan itu bukan teroris, pasti dilindungi oleh negara," papar Mahfud MD.

Ia pun kembali menegaskan tiga keputusan yang diambil pemerintah terkait hal itu, dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020).

PDIP Persoalkan Formula E di DKI Dua Kali Lebih Mahal dari Hong Kong, Sebut Kanada Pernah Merugi

Pertama adalah menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 juta warga negara yang hidup di Indonesia, dengan tidak membiarkan teroris tinggal.

"Kedua adalah tidak memulangkan fighter kombatan yang tergabung dalam FTF di beberapa negara," terang Mahfud MD.

Ketiga adalah mendata lewat lembaga-lembaga internasional, antara lain CIA dan Palang Merah Internasional.

Jadi Direktur Bank Dunia, Mantan Menteri SBY Berterima Kasih Telah Dinominasikan Jokowi

Mahfud MD juga mempersilakan kepada anak-anak kombatan ISIS asal Indonesia di Suriah, untuk melapor ke kedutaan.

Sebab, menurut Mahfud MD, selama ini tidak ada yang pernah melapor langsung ke kedutaan.

"Ya kalau ada. Ini silakan aja lapor. Ini tidak ada. Hanya ada laporan dari pihak luar, bukan dari Indonesia."

Kongres PAN Berdarah-darah, Pintu Kaca Hotel Pecah, Polisi Turun Tangan

"Indonesia sendiri sudah mencari ke sana. Sumbernya juga tidak pernah langsung ketemu orangnya," beber Mahfud MD.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mencari langsung ke Suriah dan negara lain yang tercatat terdapat warga asal Indonesia.

Namun, pemerintah tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang ada di dalam data tersebut.

IPW Sebut Pemerintah Wajib Pulangkan WNI Eks ISIS, Katanya Mereka Juga Anak Bangsa yang Patut Diurus

"BNPT sudah ke sana, kita sudah ke sana. Hanya ketemu sumber-sumber otoritas resmi saja."

"Di situ ada katanya, tapi orangnya tidak pernah menampakkan diri juga," ucap Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, hari ini pun ia baru menerima laporan dari Turki tentang anak-anak dan perempuan asal Indonesia, sekira lima orang.

Pemprov DKI Pastikan Formula E Digelar di Kawasan Medan Merdeka, Termasuk Monas?

Namun, ia mengatakan dalam laporan tersebut mereka tidak memiliki paspor.

"Ya kita cuma ada laporan, anak sekian."

"Ini tadi baru ada laporan dari Turki anak sekian, perempuan sekian."

Ricuh di Kongres PAN Terus Berlanjut, Kursi pun Melayang

"Berapa ya? Lima atau berapa gitu. Tapi tidak ada paspor, tidak ada identitas," ungkap Mahfud MD.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah memutuskan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya.

Keputusan tidak memulangkan eks Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF) itu dilakukan seusai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.

 Larangan Pemakaian Ganja untuk Kesehatan Bakal Digugat ke MK

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru, termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"Kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Mahfud MD juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk yang bergabung dengan ISIS.

 Pemprov DKI Ingin Larang Ondel-Ondel untuk Mengamen, Sejarawan Ingatkan Kejadian Tahun 1950-an

"Bersama dengan itu akan didata yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya.

Rencana pemulangan akan dibahas lebih detail karena menyangkut keberadaan anak-anak itu di negara tersebut.

 Witan Sulaeman Main di Eropa, Klub Barunya Nyaris Sentuh Zona Degradasi

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan case by case."

"Apakah anak itu di sana ada orang tua atau tidak," terangnya.

Mahfud MD menjelaskan, jumlah anak-anak di bawah usia 10 tahun yang berada di wilayah tersebut belum terdata dengan pasti.

 Wartawan Dipenjara karena Kritik Bupati Lewat Tulisan, Adian Napitupulu: Ini Kriminalisasi Jurnalis!

Karena, mengacu data CIA, Mahfud MD mengatakan ada 689 orang WNI eks ISIS, yakni 228 orang memiliki identitas, sisanya 401 tidak teridentifikasi dan (tidak) lengkap identitasnya.

Mahfud MD menjelaskan, langkah pemerintah mempertimbangkan kembali pemulangan anak-anak tersebut, karena kekhawatiran pernah mengikuti pelatihan teroris.

"Makanya case by case," ucap Mahfud MD. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved