SIRKUIT Formula E Tak Bakal Sampai GBK, Area Monas Juga Tidak Boleh Dipakai

SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan, koordinasi dengan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sangat perlu dilakukan.

Sebagai benda cagar budaya, penataan ataupun pemakaian kawasan tersebut harus mendapat persetujuan dari komisi itu, sebagaimana amanat Keppres Nomor 25 tahun 1995.

“Nanti dijelaskan cagar budaya itu mana saja dan yang tidak cagar budaya itu mana saja."

• Larangan Pemakaian Ganja untuk Kesehatan Bakal Digugat ke MK

"Konstruksinya model apa, akan berdampak apa, dan sebagainya. Itu nanti akan didetailkan,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Selasa (11/2/2020).

Kata dia, rincian itu akan diperoleh dari Komrah atau komisi pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta menghormati keputusan dari pemerintah pusat soal rencana pembangunan ataupun pemakaian benda yang masuk sebagai cagar budaya.

• Pemprov DKI Ingin Larang Ondel-Ondel untuk Mengamen, Sejarawan Ingatkan Kejadian Tahun 1950-an

“Monas ini kan monumen perjuangan, bukan hanya (bagi) DKI Jakarta saja."

"Yahsekali-kali ada event internasional yang digandrungi kelompok milenial, dan kelompok berbagai usia juga di sana,” katanya.

Menurut dia, tidak semoa zona yang ada di Kawasan Medan Merdeka bakal dipakai untuk lintasan balap Formula E.

• Witan Sulaeman Main di Eropa, Klub Barunya Nyaris Sentuh Zona Degradasi

Salah satu yang tidak mungkin dipakai adalah Taman Medan Merdeka atau ring dalam Monas.

“Kemungkinan juga nantie nggak sampai ke GBK (Gelora Bung Karno) sirkuitnya karena terlalu kepanjangan."

"Maksimal rute itu 3,3 kilometer, jadi salah satu saja (Kawasan Medan Merdeka atau GBK),” jelasnya.

• Wartawan Dipenjara karena Kritik Bupati Lewat Tulisan, Adian Napitupulu: Ini Kriminalisasi Jurnalis!

Saefullah juga meminta kepada DPRD maupun masyarakat untuk turut bantu mengawasi pelaksanaan ajang balap Formula E, yang diklaim perputaran uangnya mencapai Rp 1,2 triliun.

Hal ini dikatakan Saefullah untuk menganggapi pandangan dari DPRD DKI bahwa biaya pembangunan sirkuit sangat tinggi.

“Pembangunan dihitunglah pekerjaan itu berjalan saja, pada akhirnya ada audit, internal maupun eksternal."

• Roy Suryo: Anggota Polri 470 Ribu, Mosok Sudah Sebulan Cari Harun Masiku Tidak Ketemu?