PKB Usul 600 Mantan ISIS yang Mau Dipulangkan Dikarantina Seperti WNI yang Pulang dari Wuhan

KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi langkah pemerintah menunda pemulangan sekitar 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS ke Indonesia.

Perlu kajian mendalam, menurut dia, sebelum memutuskan memulangkan 600 anggota ISIS eks WNI itu.

Paling tidak, kata dia, pemerintah harus memitigasi risiko paling tinggi dari pulangnya 600 anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air.

• Tak Dianggap di Pertemuan Dunia, Luhut Panjaitan Ingin Indonesia Punya Senjata Nuklir

"Mengapresiasi pemerintah yang menunda pemulangan dengan melakukan kajian secara serius."

"Memitigasi risiko paling tinggi dari pulangnya mereka," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini kepada Tribunnews, Rabu (5/2/2020).

Ia pun mengambil contoh bagaimana pemerintah memulangkan WNI di Wuhan saat situasi wabah corona merebak di sana.

• Bukan TikTok, Ini Perusahaan yang Bakal Jadi Sponsor Utama Liga 1 2020

Hal yang sama menurut dia, baik juga dilakukan pemerintah dalam rencana memulangkan eks ISIS.

Yakni perlu adanya observasi, karantina bagi mereka agar paham, atau ideologi terorisme yang mereka anut tidak ditularkan kepada yang lain.

"Bagus juga kalau mau dikarantina seperti kasus corona di Wuhan," jelas Gus Yaqut, sapaannya.

• 2 Kelompok Curanmor Saling Todong Pistol Gegara Rebutan Wilayah, Dibekuk Saat Cari Mangsa Baru

Menurut dia, kajian menyeluruh yang perlu didalami sungguh-sungguh oleh pemerintah, antara lain adalah evaluasi pemulangan sebelumnya, apakah ada perubahan positif atau tidak?

Selain juga mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi yang selama ini dilakukan kepada para teroris.

Terakhir, kata dia, mitigasi risiko atas pulangnya 600 anggota ISIS eks WNI itu ke Indonesia.

Hal ini penting, agar pulangnya 600 anggota ISIS eks WNI itu tidak malah menjadi ancaman bagi warga yang lain.

Harus Dikaji

Pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.

Utamanya, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, aspek positif dan negatifnya yang berdampak pada penyebaran ideologi anti-Pancasila dan NKRI.

"Rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia harus dikaji secara mendalam," ujar mantan juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews, Rabu (5/2/2020).

• Berharap Proyek Revitalisasi Monas Kembali Dilanjutkan, Sekda DKI: Mau Dipercantik Kok Rumit Loh

Mengingat, katanya, kepergian 600 WNI itu menjadi bagian dari pejuang ISIS sesungguhnya menunjukkan telah terpapar ideologi terorisme.

"Apa yang dilakukan oleh mereka sesungguhnya merupakan pilihan ideologis, sehingga mereka secara sadar 'berjihad' ke Suriah."

"Bahkan di antara mereka tidak mengakui keberadaan NKRI," tegas Ketua DPP Golkar ini.

• Polisi Ogah Perpanjang Pernyataan Luthfi Alfiandi yang Mengaku Disetrum, Kondusivitas Jadi Prioritas

Selain itu tentu konsekuensinya, kata dia, tidak mudah untuk mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

Apalagi, kata dia, jelas-jelas mereka sudah terpapar ideologi terorisme dari ISIS.

Sehingga, dikhawatirkan ideologi itu akan disebarkan pula di Indonesia, ketika kembali ke Tanah Air.

• Bakal Gelar Liga 1 U-23, PT LIB Cabut Aturan Ini di Liga 1 2020

"Kalaupun mereka kembali ke NKRI, apakah ada jaminan mereka tidak akan menebarkan ideologi yang sudah diyakininya tersebut?" Tanyanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah benar-benar melakukan kajian mendalam sebelum memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Tanah Air.

Tidak Ada Dasar Hukum

Anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq menegaskan, rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air tidak ada dasar hukum dan urgensinya.

Apalagi, mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan pemerintahan yang sah.

"Karenanya, rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," ujar Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Tribunnews, Selasa (4/2/2020).

• DPRD DKI Bilang Revitalisasi Monas Tanpa Koordinasi Bikin Kepercayaan Publik kepada Pemprov Menurun

Kalaupun atas dasar kemanusiaan, maka, menurut dia, pemerintah harus secara sistematis dan holistik melakukan 'humanisasi' kepada mereka, dan semua yang terlibat gerakan radikalisme dan terorisme.

Artinya, imbuh dia, pemerintah harus menggandeng ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk memberi pemahaman Islam moderat kepada mereka.

"Pemerintah harus bersinergi dengan ormas seperti NU dan Muhammadiyah untuk memberi pemahaman Islam moderat pada mereka," tuturnya.

• Shin Tae-yong Bakal Panggil 34 Pemain, Ini Target PSSI untuk Timnas Indonesia di 2020

Selain itu, imbuh dia, aparat harus tegas menegakkan hukum kepada para dai dan siapapun yang menyebar kebencian, permusuhan, adu domba, dan melawan pemerintah yang sah.

Kurikulum soal nasionalisme, menurut dia, juga harus masif diterapkan di semua tingkatan pendidikan.

"Festival, karnaval, dan agenda kebudayaan harus makin digalakkan di tiap daerah untuk menguatkan nilai kebudayaan dan kebangsaan," sarannya. (*)