Pasien Cuci Darah Peserta BPJS Tak Perlu Kasih Surat Rujukan Lagi, Cukup Rekam Sidik Jari

BAGI Peserta BPJS Kesehatan yang sedang jalankan pelayanan hemodialisis atau cuci darah, mulai 1 Januari 2020 tidak perlu lagi membuat ulang surat rujukan dari Faskes Tingkat Pertama (FKTP).

BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dengan syarat peserta harus merekam atau terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat dia biasa mendapat pelayanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyebutkan sidik jari berfungsi untuk mencatatkan data dan memastikan kepesertaan.

“Dengan adanya rekaman sidik jari ini memastikan dan memudahkan pasien ketika datang memang betul adalah peserta. Kemudian memudahkan simplifikasi yang kaitannya dengan proses administrasi,” ucap Fachmi saat ditemui di klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

• Jumlah Peserta Turun Kelas Tembus 792 Ribu, Ini 4 Keluhan Peserta soal Layanan BPJS Kesehatan

Nantinya klinik atau rumah sakit tempat pasien melakukan cek darah akan berkoordinasi dengan FKTP untuk memberikan perpanjangan surat rujukan.

Sebelumnya sesuai prosedur pasien cuci darah harus mengurus surat rujukan dari FKTP seperti Puskesmas atau klinik yang harus diperpanjang setiap tiga bulan sekali.

Maka dari itu BPJS Kesehatan berharap rumah sakit atau klinik dapat menyediakan alat perekaman finger print untuk menjalankan kemudahan administrasi tersebut.

• Kisruh, Warga Teriak-Teriak di Kantor BPJS Kesehatan, Merasa Diping-pong Pegawai dan Minim Informasi

“Pada awal sistem finger print ini mulai diberlakukan beberapa bulan lalu, beberapa rumah sakit atau klinik utama memang terkendala pengadaan alat finger print,” kata Fachmi.

Layanan finger print ini diharapkan juga dapat mengurangi antrean serta memberikan kepastian klaim yang akan dibayarkan.

Kemudian adanya sistem finger print juga untuk menghindari penggunaan kartu oleh peserta yang tidak berhak.

Cara Bantu Peserta Kelas III Mandiri Agar Tidak Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 dikhawatirkan akan memberatkan peserta mandiri kelas III.

Alhasil Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mencari jalan agar peserta mandiri kelas III tidak ikut mengalami kenaikkan harga.

Kemudian berdasarkan hasil diskusi antara Kemenkes, BPJS Kesahatan bersama dengan DPR, Kamis (12/12/2019) maka disepakati alternatif memanfaatkan profit atas kenaikan klaim ratio peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).