Konflik Natuna

Komisi I DPR Minta Natuna Dijaga 24 Jam, Dukung Anggaran Bakamla Ditambah

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis meminta wilayah laut NKRI, termasuk perairan Natuna, dijaga 24 jam penuh.

Puspen TNI
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). 

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis meminta wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk perairan Natuna, dijaga 24 jam penuh.

Pernyataan Abdul merujuk pada kembali masuknya kapal-kapal coast guard Cina ke perairan Natuna.

Menurutnya, kalau penjagaan dilakukan, maka kapal-kapal Cina tentu tak akan memasuki wilayah tersebut.

Hasto Kristiyanto Siap Dipanggil KPK, Sebut PAW Kedaulatan Partai Politik

"Bagi saya, kepada Bakamla mungkin juga minta alutsista TNI AL, untuk menjaga wilayah laut NKRI dengan baik."

"Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka (Cina) enggak akan masuk," ujar Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Pada prinsipnya, kata dia, perairan Indonesia wajib dijaga terus menerus dengan cara patroli.

Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

Apabila ada kapal asing yang melintas, langsung diusir.

Namun, ketika tidak ada penjagaan, Abdul menilai akan banyak pihak yang memanfaatkan celah tersebut.

Salah satunya, dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Komandan Korps Pengawal Revolusi Iran Mengaku Sangat Malu Anak Buahnya Tembak Pesawat Ukraina

"Namanya maling, mau nyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau enggak."

"Selama ini sesungguhnya banyak illegal fishing masuk ke perairan kita kalau enggak dijaga," tuturnya.

Abdul juga mendukung adanya penambahan anggaran untuk Bakamla, demi mengantisipasi masalah seperti di perairan Natuna.

FOTO-FOTO Drone AS Tembak Qasem Soleimani, Anggota Tubuh Jenderal Iran Banyak yang Hilang

Sebab, kata dia, masalah tersebut adalah masalah sipil.

Sehingga, pemerintah akan disalahkan apabila menerjunkan TNI AL untuk mengatasi masalah itu.

"Jika diusulkan (penambahan anggaran Bakamla), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini."

KPK Siap-siap Masukkan Kader PDIP Harun Masiku ke Daftar Buronan

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved