DPR Ingin Bikin Pansus Jiwasraya, YLKI: Siapa yang Berani Jamin Uang Nasabah akan Kembali?

INTERUPSI usulan pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya mewarnai rapat paripurna ke-7 DPR pembukaan masa sidang II tahun 2019-2020, Senin (13/1/2020).

Pantauan Tribunnews.com, tiga anggota DPR meminta agar pimpinan membicarakan realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya.

Salah satunya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade.

• Asabri Didera Isu Korupsi Rp 10 Triliun, di Mana Prabowo?

Ia berharap DPR dapat membongkar kasus yang dinilai lebih besar daripada skandal Century tersebut, untuk menjawab harapan rakyat.

"Harapan saya dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini."

"Agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat."

• IRAN Akui Tak Sengaja Tembak Pesawat Ukraina, Sebut Amerika Penyebab Bencana

"Untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini," ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK turut memiliki pemikiran serupa.

Namun, Amin berharap pembentukan pansus tak difokuskan kepada masalah Jiwasraya semata.

• 23 Menteri Kabinet Indonesia Maju Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Deadline-nya 20 Januari

Ia menilai pansus harus juga fokus kepada kasus Asabri hingga Garuda Indonesia.

"Ini saya kira momentum yang tepat untuk membentuk pansus."

"Saya setuju Pansus Jiwasraya dibentuk, tapi tidak sebatas Jiwasraya, saya setuju pembentukan Pansus Asabri, Garuda," beber Amin.

• Bukan Cuma Qasem Soleimani, Komandan Garda Revolusi Iran Juga Jadi Target AS tapi Gagal Dibunuh

Anggota DPR terakhir yang meminta pembentukan pansus Jiwasraya adalah Arwani Thomafi yang berasal dari Fraksi PPP.

Arwani meminta seluruh anggota DPR dapat memberi perhatian pada masalah Jiwasraya, Asabri, dan BPJS Tenaga Kerja.

"Terkait dengan apa yang diresahkan oleh sebagian masyarakat dengan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan."

• BREAKING NEWS: Bom Tas Meledak di Bengkulu, Satu Warga Terluka

"Tadi juga disebut persoalan Jiwasraya, ada juga Asabri, ada juga persoalan BPJS Tenaga Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita," ucap Arwani.

Mayoritas atau sebagian besar fraksi di DPR disebut menyetujui adanya pembentukan panitia khusus (pansus) untik menyelidiki masalah keuangan Jiwasraya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, persetujuan terkait pembentukan pansus tersebut baru sebatas informal.

• Hasto Kristiyanto: Ada yang Memframing Saya Terima Dana dan Gunakan Kekuasan Sembarangan

"Ya kalau informasi terakhir, baru secara informal."

"Tapi formalnya pada hari ini kita sudah masuk reses dan nanti biasanya akan digulirkan di paripurna," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Itu nanti ada yang mengajukan usul, dan ya harus kita tindaklanjuti."

• Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Cina di Natuna, Tiongkok Bilang Ada Tumpang Tindih Hak

"Dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk pansus," imbuhnya.

Secara pribadi, politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan dirinya selaku pimpinan DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan, menilai pantas untuk membentuk pansus Jiwasraya tersebut.

Nantinya, kata dia, pansus tersebut akan dibentuk untuk menelusuri ke mana saja aliran uang Jiwasraya.

• DUA Nama Ini Diduga Bermain di Skandal Asabri dan Jiwasraya

"Saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja."

"Kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, dan lalu kemudian solusinya bagaimana, karena kan ini uang masyarakat banyak," bebernya.

Sementara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah.

• Ada Tanda Tangan Hasto, Megawati, dan Yasonna di Surat Permohonan PAW Harun Masiku

YLKI mengkhawatirkan upaya pembentukan pansus oleh DPR, hanya untuk menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik semata, dan tidak memberi jaminan kepada pengembalian uang nasabah.

"Siapa yang berani menjamin dengan pembentukan Pansus uang nasabah akan kembali?"

"YLKI menegaskan orientasi penaganan kasus Jiwasraya adalah agar uang nasabah kembali."

• Ini Calon Kuat Pengganti Wahyu Setiawan di KPU, Tak Perlu Jalani Fit and Proper Test Lagi

"Jangan sampai kisruh politik malah nasib nasabah terombang-ambing," kata pengurus YLKI Agus Suyanto di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Kemudian, lanjut Agus, jika pada akhirnya Pansus menyetujui bailout, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi bancakan baru layaknya kasus Century yang belum selesai hingga sekarang.

Karena itu, lanjut Agus, DPR semestinya mendukung langkah-langkah penyelamatan Jiwasraya dan tidak menyeret kasus ini menjadi komoditas politik.

• RADAR Iran Mengira Pesawat Ukraina Rudal Jelajah, Minta Maaf tapi Tetap Salahkan Amerika

"Berkaca pada Century dulu, bailout yang dilakukan malah dibancak kembali. Jadi, kita khawatir kasus ini menguap begitu saja," cetusnya.

Mengenai skema pemulihan Jiwasraya, pemerintah telah menyiapkan setidaknya tiga inisiatif.

Yakni, penjualan PT Jiwasraya Putra (anak perusahaan), menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) yang dapat dikonversi menjadi saham, dan membuat produk reasuransi dengan investor. (Vincentius Jyestha/Yanuar Riezqi Yovanda)