Lebih Pilih Tigkatkan Patroli di Natuna Utara, Mahfud MD: Untuk Apa Perang?

MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah telah menambah armada kapal untuk berpatroli di Perairan Natuna, menyusul masuknya kapal Cina.

"Sudah nambah (kapal patroli), kita mau menormalkan patroli agar lebih proposional," ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Namun, Mahfud MD tidak menyebut jumlah kapal patroli yang ditambah pemerintah, setelah kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Cina berlayar di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

• Perilaku Anggota DPRD Kota Depok Saat Rapat Paripurna, dari Bolos Sampai Mengobrol Lama di Toilet

Mahfud MD pun menyebut TNI tidak akan melakukan perang dengan kapal Cina, karena persoalan di sana tidak ada konflik.

"Jadi untuk apa perang? Kita meningkatkan proporsionalitas patroli aja."

"Diplomasi lain jalan, tetapi diplomasi tidak untuk Natuna, itu sudah selesai," tuturnya.

• Ini Alasan PKS Copot Nama Ahmad Syaikhu dari Daftar Cawagub DKI Jakarta

Ketika ditanya kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia, Mahfud MD menyebut hal tersebut biar dikerjakan tim lapangan.

"Prinsipnya kita jaga kedaulatan. Soal taktis, itu biar dikerjain oleh lapangan, seperti Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla."

"Tapi yang jelas payungnya kita pertahankan kedaulatan, dan itu sudah hak sah kita tidak ada nego," tegasnya.

• KISAH Martunis Lolos dari Tsunami Aceh, Jadi Sahabat Cristiano Ronaldo, dan Segera Menikah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanjung menteri Kabinet Indonesia Maju, soal konflik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Jokowi, persoalan di perairan Natuna tidak boleh ada tawar-menawar dengan negara lain.

• Dituntut Hukuman 4 Tahun Penjara, Romahurmuziy Bilang Copy Paste dan Membabi Buta

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Cina mengklaim Sembilan Garis Putus di tengah Laut Cina Selatan dan menjorok masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara, sebagai hak mereka.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (6/1/2020).