Konflik Natuna
Lebih Pilih Tigkatkan Patroli di Natuna Utara, Mahfud MD: Untuk Apa Perang?
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah telah menambah armada kapal untuk berpatroli di Perairan Natuna, menyusul masuknya kapal Cina.
lihat foto
Klaim ini didasarkan alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), tidak memiliki dasar.
• Ikut Kerja Bakti di Kampung Makasar, Warga Korban Banjir Sebut Anies Baswedan Gubernur Rasa Presiden
"Hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 dalam sengketa Filipina melawan Cina," ujar Hikmahanto.
Sembilan Garis Putus yang diklaim Cina pun tidak jelas koordinatnya.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Cina kadang menyebutnya sembilan, sepuluh, hingga sebelas garis putus.
• Erick Thohir Curiga Penuding Dirinya Terima Suap Rp 100 Miliar dalam Kasus Jiwasraya Takut Dibongkar
"Cina tidak mengakui klaim Indonesia atas ZEE Natuna Utara atas dasar kedaulatan Pulau Nansha yang berada di dalam sembilan garis putus."
"Dan pulau tersebut memiliki perairan sejenis ZEE," jelasnya.
Dia menjelaskan, perairan sejenis ZEE disebut oleh Cina sebagai Traditional Fishing Grounds.
• Jenderalnya Dibunuh Amerika, Iran Putuskan Langgar Perjanjian dan Kembali Lanjutkan Program Nuklir
Dalam UNCLOS, lanjutnya, konsep yang dikenal adalah Traditional Fishing Rights, bukan Traditional Fishing Gnrounds sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UNCLOS.
Pemerintah Indonesia sejak Ali Alatas menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu), mempertanyakan kepada Pemerintah Cina apa yang dimaksud dengan Sembilan Garis Putus.
Namun, hingga saat ini jawaban atas pertanyaan tersebut belum pernah diberikan oleh Cina.
• BREAKING NEWS: Sebuah Bangunan Roboh di Palmerah Jakarta Barat, Simak Video Terkini
Untuk meredakan ketegangan terkait isu Natuna Utara, Pemerintah Cina selalu menegaskan tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia.
Memang, pernyataan Pemerintah Cina tidak salah.
Hikmahanto menerangkan, Indonesia dan Cina tidak mempunyai sengketa kedaulatan (sovereignty).
• Gedung 4 Lantai di Slipi Roboh, Minimarket di Bawahnya Tak Terlalu Hancur
Sembilan Garis Putus tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia.
Namun, bila berbicara wilayah hak berdaulat, yaitu sovereign rights (bukan sovereignty), baik di ZEEI maupun Landas Kontinen Natuna Utara, maka Sembilan Garis Putus memasuiki dua wilayah tersebut.
