Konflik Natuna
Sayangkan Sikap Lembek Prabowo Soal Konflik Natuna, PKS: Bangsa Ini Bisa Semakin Direndahkan
JURU Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
lihat foto
JURU Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Retno Marsudi memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas."
• Keteteran Cek Posko Pengungsi, Anies Baswedan Curhat Butuh Sosok Wakil Gubernur
"Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2019).
Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke Pemerintah Tiongkok, sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Di sisi lain, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
• Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai."
"Sikapnya harus tegas dan punya wibawa."
"Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain, karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.
• Salahkan Air Kiriman dari Selatan, Sekjen PDIP Nilai Anies Baswedan Cenderung Cuci Tangan
Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.
Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982, dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas."
• Ketua Fraksi PDIP: Terbelenggu Janji Kampanye, Anies Baswedan Dua Tahun Enggak Ngapa-ngapain
"Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," tuturnya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menyayangkan pernyataan Prabowo Subianto.
"Pernyataan ini patut disayangkan, karena menjadi pertanyaan solusi baik apa yang diharapkan?" ucap Prof Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).
