Sayangkan Sikap Lembek Prabowo Soal Konflik Natuna, PKS: Bangsa Ini Bisa Semakin Direndahkan

Dia menegaskan, masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Cina tidak mengakui ZEE Natuna Utara.

Sedangkan Indonesia tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right China.

Seharusnya, imbuh dia, Menhan sebagai bagian dari pemerintah satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam.

• Anies Baswedan: Tidak Ada Sampah di Bandara, Menteri PUPR: Maksud Presiden di Sungai Dekat Situ

Menurut dia, langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara.

Juga, melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Cina, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Dia menjelaskan, peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Cina.

• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 53 Orang, 1 Korban Hilang

Indonesia, katanya, tidak dalam situasi akan berperang, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard Cina.

Ada pun wilayah laut yang diklaim oleh Indonesia adalah wilayah hak berdaulat (sovereign right), bukan wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia.

Wilayah di mana ada hak berdaulat dalam hukum laut berada di wilayah laut bebas (high seas), bukan di wilayah laut teritorial.

• Ketua DPRD DKI Bilang Normalisasi Sungai Lambat karena Anies Ogah Gusur Warga Sesuai Janji Kampanye

Dalam konteks demikian, pengerahan kekuatan TNI tidak dapat dilakukan di ZEE.

Otoritas yang wajib dikerahkan adalah otoritas yang melakukan penegakan hukum.

Di Indonesia otoritas tersebut adalah Bakamla, KKP, dan TNI AL.

• Menteri PUPR: Sungai Harus Dilebarkan, Kalau Naturalisasi Cuma Ditutup Rumput

"Atas dasar ini, solusi dalam bentuk perundingan dalam isu Natuna Utara sebagaimana yang disampaikan oleh Menhan, tidak memiliki dasar di samping memang tidak diperlukan," paparnya.

Sebelumnya, menanggapi polemik di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang berunding untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini.

“Kita tentunya masing-masing punya sikap kita mencari suatu solusi yang baik."

• Nyinyir di Medsos Takkan Ubah Kondisi Jakarta, Dokter Muda Ini Pilih Aksi Nyata untuk Korban Banjir