Ketua Fraksi PDIP: Terbelenggu Janji Kampanye, Anies Baswedan Dua Tahun Enggak Ngapa-ngapain

KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Gubernur Anies Baswedan sedang dilanda dilema.

Sebab, katanya, lebar sungai di Jakarta makin sempit karena terokupasi rumah penduduk.

Di sisi lain, lanjutnya, Anies Baswedan terbelenggu jargon janji kampanye menata tanpa penggusuran.

• Menteri PUPR Jamin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Bebas Banjir dan Kebakaran Hutan

"Semua kali menyempit karena ada okupasi dari masyarakat."

"Kan kali perlu dilebarkan supaya daya tampung lebih banyak."

"Tapi karena janji kampanye Pak Anies tidak ada penggusuran, maka dia terbelenggu oleh janji itu," ungkap Gembong kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

• BPK Mengaku Sudah Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino pada Tahun Lalu, kenapa KPK Bilang Belum?

Gara-gara terbelenggu dengan janjinya sendiri, tutur Gembong, Anies Baswedan hanya tertegun tanpa tindakan.

Padahal, pelebaran sungai mau tidak mau harus dilakukan jika ingin Jakarta bebas banjir.

Atau, setidaknya dampak yang ditimbulkan bisa terminimalisir.

• Pagi Tadi Jokowi Diam-diam ke Waduk Pluit, Ini yang Ia Lakukan

Sebab, kata dia, salah satu masalah utama Jakarta kebanjiran karena upaya-upaya ilegal warga yang mengokupasi tanah di bantaran sungai.

Upaya-upaya itu membuat lebar sungai tak kunjung bertambah.

"Karena terbelenggu, dua tahun enggak ngapa-ngapain. Problemnya di situ."

• Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan

"Yang pasti, perlu kita ingatkan kepada Pak Anies, bahwa seluruh kali yang ada di Provinsi DKI Jakarta itu tidak ada satu pun yang tambah lebar," klaim Gembong.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.

Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

• UU Hasil Revisi Dinilai Bakal Bikin Dewan Pengawas Bertarung Melawan Pimpinan dan Pegawai KPK

Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.

Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

• Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."

"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.

• Berseragam Sama Keren Seperti Pilot, Sopir Bus di Terminal Pulogebang Kini Lebih Percaya Diri

Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."

• Pimpinan KPK 2015-2019: Kami Berempat Sudah Bebas!

"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

• KRONOLOGI Siswi SMK Korban Pamer Kemaluan Pria Bermotor: Pas Saya Lihat Ternyata Lagi Mainin Itunya

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.

• HARTA Anggota Dewan Pengawas KPK Ini Paling Sedikit, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta, Motornya Rp 1 Juta

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.

• Menteri Agama: Ucapkan Selamat Natal Itu Hak, Kalau Tidak Mau Juga Silakan

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."

• Pegawainya Jadi ASN, KPK Dinilai Bakal Jadi Alat Gigit yang Dikomandoi Pemerintah

"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."

"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (Danang Triatmojo)