Mantan Hakim MK Ini Bakal Dilantik Jokowi Jadi Anggota Dewan Pengawas KPK

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dibenarkan Harjono saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

"Iya benar sudah dihubungi (pihak Istana)," ujar Harjono.

• Satu Anggota Brimob Gugur Saat Kerusuhan di Pasar Lama Yahukimo Papua, Begini Kronologinya

Menurutnya, pihak Istana memberitahu dirinya diminta menjadi anggota dewan pengawas lembaga anti-rasuah, tadi malam.

"Saya mikir-mikir dulu, tadi pagi (menyatakan bersedia)," ucap Harjono.

Harjono menjadi hakim MK selama dua periode, sejak Agustus 2003 hingga Maret 2014.

• BREAKING NEWS: Kongres AS Makzulkan Presiden Donald Trump

Saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sejak Juni 2017.

Berdasarkan informasi, pelantikan Dewan Pengawas KPK dilaksanakan di Istana Negara, siang ini sekitar pukul 14.30 WIB.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merampungkan susunan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak lima orang.

• Sindikat Mafia Perumahan Syariah Tipu 3.680 Korban, Kemenag: Dapat Upahnya di Pengadilan Akhirat

"Sudah masuk (namanya) tapi belum difinalkan, kan hanya lima (orang)," ujar Jokowi di Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

Menurut Jokowi, beberapa orang tersebut berlatar belakang penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan mantan pimpinan KPK.

"Ada juga dari ekonom, akademisi, ada dari ahli pidana, saya kira itu," tutur Jokowi.

• Begini Modus Kepala Daerah Simpan Duit di Kasino Luar Negeri, Jumlahnya Sampai Rp 50 Miliar!

Namun terkait namanya, Jokowi belum dapat menyebutkan, dan meminta masyarakat untuk bersabar.

"Nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya, nama yang baik. Saya memastikan nama yang baik," kata Jokowi.

Dewan pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK.

• Kivlan Zen Jadi Tahanan Rumah, Kediamannya di Kelapa Gading Sudah Disewakan

Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Pelantikan dewan pengawas akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang sudah terpilih, yakni pada 21 Desember 2019.

Dewan pengawas bertugas antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

• Maruf Amin Setuju Koruptor Dihukum Mati karena Agama Membolehkan, Sekjen PDIP Minta Hati-hati