Wiranto Lepas Jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Anggap Munas Kubu OSO Aneh

WIRANTO menyatakan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Hal itu ia lakukan menyusul terpilihnya dia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal itu disampaikan Wiranto saat jumpa pers 'Penyelamatan Partai Hanura' di Hotel Atlet Century Park, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

• KPK Sudah Jerat Anak Buah Kepala Daerah yang Punya Rekening di Kasino Luar Negeri

"Saat ini di depan saudara-saudara sekalian, saya menyatakan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura," kata Wiranto.

Meskipun, Wiranto menyadari tidak ada satupun regulasi yang melarang Wantimpres harus mundur sebagai Ketua Dewan Pembina. Termasuk, UU 19/2006 tentang Wantimpres.

"Di situ disebutkan bahwa tidak boleh menjabat pimpinan parpol, yang dimaksudkan adalah ketua umum dan pengurus harian."

• Jokowi: Simpan Uang Kok di Kasino?

"Sebagai ketua dewan pembina tidak tersentuh. Enggak usah dikejar-kejar, saya akan mundur," ujar Wiranto.

Ia mengaku tak ada paksaan sehingga mundur dari jabatan Ketua Dewan Pembina.

Khususnya, bukan untuk menjawab desakan dari pengurus Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

• FOTO-FOTO Jokowi Kunjungi Lokasi Ibu Kota Baru, Mobil Menteri Sempat Terperosok di Pinggir Jurang

"Ini kesadaran saya. Saya berorientasi kepada tugas pokok saya, sebagai Wantimpres, tugasnya sangat kompleks, tidak ringan."

"Maka saya dengan ini mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura," jelas Wiranto.

"Jangan diputar-putar, Wiranto dipecat, mengkhianati partai."

• BOCORAN Anggota Dewan Pengawas KPK, Ada Ketua Jilid Satu Hingga Hakim yang Paling Ditakuti Koruptor

"Urusan bagaimana selanjutnya, silakan, tentunya semuanya ada aturan mainnya (aturan hukum)," sambungnya.

Wiranto lantas mengomentari pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, beberapa hari terakhir.

Wiranto menilai pelaksanaan Munas itu aneh.

• Driver Ojol Protes Iis Dahlia, Dianggap Tak Beretika dan Rendahkan Pengemudi Ojek Online

Sebab, dia yang dikenal sebagai pendiri partai sekaligus penjabat Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, malah tidak diundang.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak diundang oleh Munas kubu Osman Sapta Odang (OSO) tersebut.

"Lazimnya Munas itu pembukaan undang Presiden (Joko Widodo), ketua pembina (Wiranto) diundang."

• Jokowi Bilang Kasus Jiwasraya Terjadi Sejak 10 Tahun Lalu, Erick Thohir Janji 6 Bulan Beres

"Kok enggak diundang? Ini kan aneh," ucapnya.

Namun demikian, ia menyatakan tidak sakit hati tidak diundang dalam acara Munas tersebut.

Tapi, Wiranto keberatan bila alasannya tak diundang lantaran namanya dianggap tidak masuk dalam struktur organisasi partai.

• RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas, Maruf Amin Bilang karena Maraknya Dugaan Kriminalisasi

"Saya enggak sakit hati, hanya saja aneh."

"Ini katanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Munas di Solo tahun 2015 yang lalu."

"Di sana dikatakan dalam struktur organ enggak ada dewan pembina, sehingga saya katanya enggak perlu diundang."

• Jokowi Bilang Membangun Ibu Kota Baru Harus Bagi-bagi Proyek, Kalau Tidak APBN Habis

"Tapi inget, hasil Munas di Solo ketua umumnya masih saya, bukan pak OSO. Jadi gimana?" Tanyanya.

Sementara, Wiranto sebelumnya mendesak OSO mundur dari jabatan ketua umum (ketum), lantaran gagal membawa Partai Hanura lolos ke DPR pada Pileg 2019.

Desakan Wiranto itu dikabarkan sesuai Pakta Integritas yang disepakati keduanya.

• Bambang Pamungkas Gantung Sepatu, Ini Pesannya untuk Ismed Sofyan

Loyalis OSO, Inas Nasrullah Zubir menegaskan, OSO tak pernah menandatangani Pakta Integritas dengan Wiranto.

Inas menyebut saat itu Wiranto membuat surat kesepahaman.

"Apakah ada pakta integritas yang dibuat oleh bang OSO yang sesuai dengan definisi pakta integritas? Ternyata tidak ada sama sekali."

• Diprotes Pengemudi Ojek Online karena Bandingkan Pilot dengan Ojol, Iis Dahlia: Salah Ngomong Gitu?

"Sedangkan surat yang dibuat oleh Wiranto yang kemudian disodorkan kepada bang OSO, bukanlah kategori pakta integritas."

"Melainkan komitmen yang poin demi poinnya saling berkaitan."

"Di mana jika salah satu poin tidak terpenuhi, maka bukan berarti gagal melaksanakan komitmen," jelasnya kepada Tribunnews, Rabu (18/12/2019).

• Kivlan Zen: Pokoknya Saya Tidak Bersalah, Semua Rekayasa Polisi Sama Wiranto

Kemudian ia bercerita saat OSO mendapatkan jabatan ketua umum Partai Hanura.

Inas mengungkapkan, awalnya OSO menolak ketika ditawari jabatan tertinggi di Hanura.

Namun, atas desakan Wiranto, OSO menerima tawaran itu.

• Ini Penyebab Kivlan Zen Idap Sakit Paru-paru, Debu Pasar Rumput Masuk Sel dan Tidur di Kasur Tipis

"Kalau Wiranto mau mengingat kembali sejarah serah terima Ketum Hanura kepada bang OSO, beliau awalnya menolak."

"Tapi Wiranto terus mendesak dan memohon Bang OSO agar mau memimpin Hanura."

Karena Hanura pada saat itu hasil surveinya di berbagai lembaga survei tidak pernah mencapai lebih dari 2 persen."

• Sindikat Mafia Perumahan Syariah Tipu 3.680 Korban, Kemenag: Dapat Upahnya di Pengadilan Akhirat

"Akhirnya Bang OSO mau menerima jabatan Ketum tersebut melalui Munaslub Bambu Apus," paparnya.

Inas meminta agar Wiranto tidak mengganggu Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO.

Ia menilai sikap Wiranto mengirimkan surat agar OSO mundur dari Ketum Hanura, merupakan tindakan yang tidak jantan.

• Begini Modus Kepala Daerah Simpan Duit di Kasino Luar Negeri, Jumlahnya Sampai Rp 50 Miliar!

"Artinya Wiranto tidak jantan, dan kalau dia punya keberanian maka sejatinya datang langsung berhadapan dengan Bang OSO," tuturnya.

Sebelumnya, OSO telah ditetapkan menjadi Ketum Hanura lewat Musyawarah Nasional (Munas) III kemarin malam.

Wiranto pun telah menerbitkan surat resmi yang mendesak OSO mundur dari kursi Ketum Hanura.

• Kivlan Zen Jadi Tahanan Rumah, Kediamannya di Kelapa Gading Sudah Disewakan

"Sebagaimana kondisi politik akhir-akhir ini, khususnya di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)."

"Bahwa Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada Saudara DR (HC) Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura, untuk mengundurkan diri dari jabatannya."

Demikian bunyi undangan jumpa pers kubu Wiranto yang disampaikan politikus Partai Hanura kubu Wiranto, Sarbini, kepada wartawan, Rabu (18/12/2019).

• Begini Kondisi Kivlan Zen Setelah Jadi Tahanan Rumah, Salat Harus Sambil Tidur

Menurut Wiranto, keharusan OSO mundur dari Ketum Hanura sesuai kesepakatan.

Wiranto mendesak OSO mundur karena gagal memenangkan Partai Hanura lolos ambang batas parlemen di Pileg 2019.

"Atas kegagalan memimpin Partai Hanura dengan hasil tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan."

• Bakal Ada Provinsi Anyar di Ibu Kota Baru, Kawasan Pemerintahan Bakal Diatur oleh City Manager

"Dan sebagaimana Surat Pernyataan (Pakta Integritas) Dr (HC) Oesman Sapta Odang, maka harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura," demikian bunyi undangan tersebut.

Pakta integritas itu, kata Sarbini, memuat klausul yang intinya bila OSO tidak mampu membawa Hanura ke DPR, maka OSO mengundurkan diri dari jabatan Ketum.

"Dalam pakta integritas itu, jabatan Pak OSO ditetapkan sampai 2020."

"Tapi periode itu sengaja dimajukan lewat Munas, dan Munas menjadi tahun 2019. Ini tidak ada komunkasi dalam membuat Munas," beber Sarbini. (Igman Ibrahim/Chaerul Umam)