Ibu Kota Pindah

Bakal Ada Provinsi Anyar di Ibu Kota Baru, Kawasan Pemerintahan Bakal Diatur oleh City Manager

PEMERINTAH berencana membentuk provinsi baru sebagai wilayah administratif di ibu kota baru.

twitter @jokowi
Ibu kota baru dalam Komik JKW 

PEMERINTAH berencana membentuk provinsi baru sebagai wilayah administratif di ibu kota baru.

Di kawasan pemerintahan akan ditunjuk city manager yang mengatur wilayah pemerintahan tersebut.

"Provinsi baru," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/12/2019).

Jelang Pergantian Pimpinan, Saut Situmorang Berharap Jokowi ke KPK dan Ngobrol dengan Penyidik

Suharso melanjutkan, lahan provinsi baru seluas 256 ribu hektare, dengan kawasan pemerintahan seluas 56 ribu hektare.

Khusus di kawasan pemerintah akan dibangun Istana Kepresidenan, hingga gedung kementerian/lembaga dan instansi pemerintahan.

"Area 56 ribu hektare diatur oleh city manager, yang bukan bagian dari itu daerah otonom (provinsi baru)."

Nama-nama Calon Dewan Pengawas KPK Beredar, Saut Situmorang Tak Mau Terjebak Portofolio

"Jadi, daerah dengan pemerintahan otonomi di luar 56 ribu hektare."

"Daerah pemerintahan otonom itu berbentuk provinsi," jelas Suharso.

Pembentukan provinsi otonom yang baru menurut Suharso, dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang berlaku saat ini.

12 Pegawai KPK Hengkang Setelah UU 19/2019 Berlaku, Pemerintah Diminta Segera Cari Jalan Keluar

Dalam UU 32/2004, diperjelas dengan PP 78/2007 yang mengatur tata cara pembentukan daerah baru, disebutkan pembentukan provinsi harus memenuhi syarat fisik lima kabupaten/kota di dalamnya.

Halaman
1234
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved