Ujian Nasional Bakal Diganti, Fahri Hamzah Minta Mendikbud Bikin 'Wabah' Seperti Go-Jek

WAKIL Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mempertanyakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim memutuskan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Menurut Fahri Hamzah, keputusan tersebut menandakan Presiden inkonsisten.

• Bantah Bangun Dinasti Politik, Jokowi: Ini Kompetisi, Bukan Penunjukan, Tolong Dibedakan

Karena, menurutnya pada saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Jokowi menyatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.

"Bagaimana Presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda?"

"Katanya enggak ada visi menteri, yang ada hanya visi Presiden. Nah, Presiden kan sama?" kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).

• Sikap Jokowi Dinilai Tak Jelas, Mau Terapkan Hukuman Mati kepada Koruptor tapi Malah Berikan Grasi

Menurut Fahri Hamzah, mengganti UN sama seperti mengubah kebijakan negara.

Dalam mengubah kebijakan negara, katanya, seorang pejabat atau menteri tidak bisa sembarangan seperti sopir bajai.

Mengubah kebijakan negara menurutnya harus seperti mengubah jalur kereta api, yang harus menyiapkan relnya terlebih dahulu.

• Anak dan Menantu Jokowi Ikut Pilkada 2020, Pengamat: Kekuasaan Itu Candu dan Sukar Dihindari

"Rel adalah aturan. Perubahan aturan harus disampaikan kepada publik, gitu!"

"Metode kereta api itu sebetulnya mengikuti logika ruang publik, bahwa aturan lebih penting dari pejabat."

"Pejabatnya boleh berganti tapi aturannya tetap."

• Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Rendah, Ini yang Dilakukan Anies Baswedan

"Tapi di sektor pendidikan sering betul terjadi 'ganti menteri ganti kebijakan'. Dan orang-orang, termasuk Pak JK (Jusuf Kalla), tak paham," paparnya.

Fahri Hamzah menyarankan Mendikbud untuk tidak mengubah konsep pendidikan.

Menteri sebaiknya hanya mengubah aplikasi atau penerapan konsep tersebut.

• Dosen Ini Tak Nyaman Dikabarkan Jadi Anggota Dewan Pengawas KPK, Mantan Hakim Agung Enggan Komentar