‎Buwas Usulkan BNN Fokus Petakan Jaringan Pengedar Narkoba, Polri yang Menindak

MANTAN Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso angkat bicara terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu terkait pembubaran BNN.

"Kita anggap itu sebagai suatu pemberian support, koreksi."

"Cara berpikirnya di situ, tapi kan tidak mungkin kalau BNN dibubarkan," tegas pria yang disapa Buwas  itu saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (6/12/2019).

• Sempat Minta BNN Dibubarkan, Kini Omongan Masinton Pasaribu Beda Lagi

Direktur Utama Perum Bulog ini meyakini BNN tidak dibubarkan, karena setiap negara memiliki BNN yang fungsinya koordinasi jaringan narkoba internasional.

"BNN fungsinya koordinasi internasional. Setiap negara punya BNN‎. Narkoba internasional tidak bisa ditangani polisi saja," tutur Buwas.

"Sekali lagi ini wujud koreksi keras DPR, Komisi III pada BNN."

• Penghina Maruf Amin Tak Pernah Bergaul, Nama di KTP-nya Cuma Shodiq, tanpa Habib

"Mungkin beliau punya analisa atau ada masukan untuk kepentingan lebih baik BNN ke depan menyangkut generasi bangsa."

"‎Saya kan mantan Kepala BNN, menanggapi itu ya sewajarnya saja," tambah Buwas.

Ke depan, Buwas ‎menawarkan BNN dan Polri saling berbagi tugas agar pemberantasan narkoba kian masif di Tanah Air.

• Pria Pengidap Gangguan Jiwa Ini Bawa Uang Rp 7,6 Juta, Saat Diciduk Uangnya Berhamburan

"‎Sekarang alangkah baiknya fungsi BNN fokus pada pencegahan, rehabilitasi dan pemetaan jaringan."

"Dia tidak melakukan langkah penindakan," usulnya.

Buwas melanjutkan, nantinya yang melakukan penindakan ialah Polri berdasarkan informasi dari BNN.

• Setelah Tinggalkan Malaysia, Indonesia Berpeluang Geser Vietnam dari Posisi Runner Up SEA Games 2019

‎Menurutnya, hal ini tidak menjadi masalah karena fungsi penindakan di BNN juga dilakukan oleh Polri.

"Kalau ke depan mau dibuat begitu, mungkin lebih efisien, lebih efektif."

"Jadi BNN menelusuri jaringan, kalau sudah bulat serahkan ke Polri."

• Ganja Masih Jadi Narkoba Paling Diminati Pecandu di Indonesia, Disusul Sabu dan Ekstasi

"Kalau polisi kita kuatkan di penindakan, it's okay tidak masalah. Sekarang yang nindak di BNN kan polisi juga," paparnya.

Buwas meyakini BNN memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mendeteksi jaringan.

BNN tahu persis kapan jaringan narkoba bergerak.

• Kasus Jafar Shodiq Hina Maruf Amin Dinilai Bisa Jadi Alasan Kuat Pemerintah Tak Perpanjang SKT FPI

Untuk itu, mereka harus tepat waktu, karena setiap kali melakukan penindakan, harus benar-benar ditemukan barang bukti narkoba.

"BNN ini terbiasa menelusuri jaringan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki."

"Nanti hasilnya jadi bahan untuk Polri. Nih, hantam bahan setengah matang," paparnya.

• LENGSERKAN Vietnam, Indonesia Naik ke Posisi Dua Klasemen Sementara SEA Games 2019

Sebelumnya, Masinton Pasaribu telah mengklarifikasi pernyataannya yang ingin membubarkan BNN.

Masinton Pasaribu mengaku tak bemaksud meminta BNN dibubarkan.

• Setelah Tinggalkan Malaysia, Indonesia Berpeluang Geser Vietnam dari Posisi Runner Up SEA Games 2019

Justru, dia mendukung BNN jika menunjukkan greget dalam perang melawan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

Dia berharap BNN mengevaluasi kerja pemberantasan narkotika, baik dari sisi pencegahan barang masuk, maupun pemetaan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi jalur penyelundupan narkoba.

"Selama ini road map atau pemetaan BNN tidak komprehensif."

• Ganja Masih Jadi Narkoba Paling Diminati Pecandu di Indonesia, Disusul Sabu dan Ekstasi

"Dan pola koordinasi antar-lembaga penegak hukum lainnya maupun di luar penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi juga minim," ucapnya, seusai kunjungan kerja di Mapolda Sumut bersama delapan anggota Komisi III DPR, Rabu (4/12/2019) sore.

Karena itu, dia meminta agar BNN dievaluasi.

Menurutnya, BNN merupakan auxiliary body dalam ketatanegaraan, dan bukan (bersifat) main atau utama.

• Kasus Jafar Shodiq Hina Maruf Amin Dinilai Bisa Jadi Alasan Kuat Pemerintah Tak Perpanjang SKT FPI

Ia mengatakan, BNN sebagai leading sector pemberantasan narkoba, harus benar-benar optimal dan maksimal dalam pelaksanaannya.

"Jadi kita bukan meminta untuk dibubarkan, karena BNN itu dibentuk di masa Megawati. Waktu itu masih namanya koordinasi."

"Status BNN sekarang sudah ditingkatkan selevel dengan lembaga negara, setingkat kementerian, maka BNN harus optimalkan dirinya," papar Masinton Pasaribu.

• LENGSERKAN Vietnam, Indonesia Naik ke Posisi Dua Klasemen Sementara SEA Games 2019

Apalagi, sekarang negara sudah menyatakan perang melawan narkoba yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Namun, kata Masinton, BNN tidak menampakkan semangat perang terhadap narkoba.

"(Kerja-kerja BNN) masih biasa-biasa saja, tak ada yang luar biasa," ucap politikus PDIP itu.

Sebelumnya, wacana pembubaran BNN mencuat dalam rapat Komisi III DPR dengan BNN, Kamis (21/11/2019).

• Posisi Kabareskrim Masih Kosong Sejak Ditinggalkan Idham Azis, Ini Penjelasan Polri

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar BNN, lantaran tidak ada kemajuan dalam memberantas narkoba di Indonesia.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai, BNN belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia.

Padahal, kata Masinton, BNN seharusnya sudah membaca jalur narkotika masuk ke Indonesia.

• Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi Tiga Periode

"Jalur masuknya semua kata Bapak udah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya, Pak."

"Terus kita setiap saat dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar triliunan ngapain kita di sini?" kata Masinton di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Masinton mengatakan, seharusnya alat-alat canggih yang dibeli dengan biaya triliunan rupiah dan sumber daya yang digaji negara, harus bisa digunakan dalam perang menghadapi narkoba.

• Budaya Terbentuk Sejak 2003, Agus Rahardjo Yakin Status ASN Tak Ganggu Independensi Pegawai KPK

Masinton lalu mempertanyakan kinerja BNN.

Menurutnya, jika kinerja BNN masih belum ada kemajuan, ia meminta BNN dibubarkan.

"Kalau memang ini jadi rutinitas, saya minta BNN dievaluasi, bubarkan."

• Mantan Menhan Bilang 3 Persen Prajurit TNI Terpapar Radikalisme, Kepala BNPT Akui Tak Punya Datanya

"Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-undang Narkotika. Dilebur saja, enggak perlu lagi (BNN). Enggak ada progress," paparnya.

Dianggap Penampungan Jenderal Non-Job

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengkritik kinerja BNN dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Ia mengatakan, BNN tak menunjukkan langkah konkret dalam memberantas narkoba di Indonesia.

Bahkan, ia menyebut BNN hanya seperti tempat penampungan jenderal non-job.

• Jokowi Bakal Umumkan 12 Staf Khusus Presiden, Anak Chairul Tanjung Disebut-sebut

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Kepala BNN Heru Winarko, Kamis (21/11/2019).

"Saya lihat lembaga ini jadi tempat penampungan jenderal non-job saja. Kalau Kombes mau jadi Brigjen, ya masuk BNN dulu."

"Jadi banyak perwira-perwira polisi yang di Mabes diparkir dulu di BNN supaya dapet bintang Brigjen," beber Sudding di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

• PKS: Menunda-nunda Pemilihan Wagub Menzalimi Masyarakat Jakarta

Menurutnya, sikap dan kinerja BNN tidak seperti sedang menghadapi ancaman narkoba.

"Saya katakan kejahatan ini sungguh sangat luar biasa, extraordinary."

"Dan memang pola-pola penanganannya juga harus luar biasa. Jadi tidak hanya biasa," ucapnya.

• Diupah Murah, Kurir Narkoba Banting Setir Jadi Maling Motor

"Kejahatan narkoba ini kejahatan transnasional, sampai anak SD pun kena lewat berbagai bentuk macam narkoba."

"Ini ancaman bagi generasi bangsa kita," imbuhnya

Lantas, Sudding meminta BNN menunjukkan data yang mencerminkan kinerja BNN selama ini.

• Pimpinan KPK Bakal Periksa Pegawai yang Undang Ustaz Abdul Somad, Sudah Dilarang tapi Tak Menurut

"Coba beri data konkret, berapa jaringan narkoba yang bapak putus mata rantainya?"

"Berapa jumlah narkoba yang bapak rampas? Berapa banyak uang negara yang bapak selamatkan?," Tanya Sudding.

Kepala BNN Heru Winarko lantas membantah pernyataan Sarifuddin Sudding yang menyebut BNN tempat penampungan jenderal non-job.

• Reuni Akbar 212 Bakal Digelar, Polisi Lakukan Analisis Intelijen

"Enggak," ucapnya seusai rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Heru mengatakan, semua orang yang bekerja di BNN telah melalui seleksi dan penilaian yang cukup ketat.

"Kita masuk ke BNN itu ada seleksinya, ada assessment (penilaian), itu tidak semuanya masuk, banyak juga yang tidak masuk," katanya. (*)