Breaking News:

‎Megawati Pernah Marahi Menlu dan Panglima TNI karena Biarkan Prabowo Tak Punya Kewarganegaraan

KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri sempat berbagi cerita soal kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Penulis:
Editor: Yaspen Martinus
tangkapan layar kompas tv @LieDetectorID
Prabowo saat bertemu megawati 

KETUA Dewan Pengarah Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Sukarnoputri sempat berbagi cerita soal kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Megawati saat memberikan sambutan di acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019)‎.

"Kenapa Pak Prabowo, orang bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo. Memangnya kenapa?" ujar Megawati mengawali pembicaraanya.

Peserta Reuni 212 Panggil Anies Baswedan Gubernur Indonesia, Minta Tetap Pimpin DKI Sebelum 2024

Menurut Megawati, persahabatan dirinya dengan Prabowo merupakan wujud pengaplikasian Pancasila.

Megawati menegaskan, Prabowo tidak pernah ia anggap sebagai musuh.

"Kenapa saya sobatan sama Pak Prabowo? Itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul."

Anies Baswedan Koreksi Jumlah Peserta Reuni 212, dari Ratusan Ribu Jadi Jutaan

"Kalau Prabowo musuh saya, untuk apa saya suruh dia pulang? Dulu saya ambil beliau keleleran," ‎ungkap Megawati.

Megawati ‎melanjutkan ketika itu dirinya sempat marah pada Menteri Luar Negeri hingga Panglima TNI, karena membiarkan Prabowo tidak memiliki kewarganegaraan alias stateless.

"Saat itu saya marah sebagai presiden. Siapa yang buang beliau stateless?"

Ketua GNPF Ulama Bilang Rizieq Shihab Bakal Pulang Sebelum Reuni 212 2020, Sebut Ada Tangan Jahat

"Beliau manusia Indonesia, pulang. Begitu itu tanggung jawab," tutur Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

Megawati Sukarnoputri juga berbagi cerita ketika dirinya diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), oleh Presiden Jokowi.

Kala itu, Megawati mengaku sedang berada di luar negeri.

Dia mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di perbincangan tersebut, Megawati diminta menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.

 DUA Prajurit Kopassus Sumbang Medali Emas dan Perak di SEA Games 2019, Indonesia Peringkat Tiga

"Saya waktu itu sedang di luar negeri. Lalu ditelepon oleh Setkab diminta untuk jadi ketua dewan pengarah."

"Yang saya langsung bilang ke Pak Pramono, kenapa saya Pram?"

"Saya berdua sudah seperti saudara," ungkapnya di sela acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

 Akan Ada Pusat Riset dan Inovasi di Ibu Kota Baru, Diaspora Bakal Dipanggil Pulang

Megawati sempat berpikir Presiden Jokowi sangat tega memilih dirinya yang merupakan mantan Presiden kelima, menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Tapi pada akhirnya Megawati menyanggupi permintaan menjadi Ketua Dewan Pengarah demi ideologi Pancasila.

"Beliau (Jokowi) yang memilih, kok beliau kebangetan ya? Saya ini kan pensiunan presiden ke-5, kok diturunkan ke unit kerja."

 Fadli Zon Puji Jokowi Tolak Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Katanya Bijak dan Menenangkan

"Tapi karena ini itu untuk sebuah ideologi bangsa, ya saya terima. Saya tidak tahu teman-teman saya siapa," katanya.

Sampai pada akhirnya Megawati merasa senang karena ‎jabatan di Dewan Pengarah di BPIP diisi para tokoh-tokoh bangsa.

Beberapa di antaranya kini 'naik kelas' seperti Maruf Amin yang menjadi Wakil Presiden, dan Mahfud MD yang menjadi Menkopolhukam.

 SALIP Malaysia, Indonesia Naik ke Peringkat 3 Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2019

Hingga kini, pengganti Maruf Amin dan Mahfud MD belum ada. Megawati meminta Jokowi segara menunjuk tokoh penggantinya.

"Mohon maaf Pak Presiden, saya sudah sering kali ingatkan. Sampai saat ini tetap belum ada penggantinya Pak Maruf Amin dan Mahfud MD, kami masih kurang," paparnya.

Sebelumnya, Megawati Sukarnoputri meminta pengusung khilafah datang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 Bantah Fadjroel Rachman, Mahfud MD Bilang Jokowi Masih Pertimbangkan Keluarkan Perppu KPK

Megawati mengaku Fraksi PDI Perjuangan di DPR membuka diri kepada mereka yang mendukung khilafah.

Dia mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar Fraksi Gerindra juga membuka diri kepada pendukung khilafah.

 Rizieq Shihab Anggap Pemerintahan Jokowi Ilegal, Tak Pernah Lapor ke Kedubes RI di Arab Saudi

"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR. Kami dengarkan itu.

"Opo toh karepe?" Ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa (3/12/2019).

‎Megawati menyinggung bentuk khilafah dan mempertanyakan siapa sosok khalifah yang memimpin hingga bagaimana cara memilihnya.

 DUA Anggota Garnisun Tetap I Jakarta Jadi Korban Ledakan di Monas, Ini Identitasnya

Sampai dengan saat ini, menurut Megawati, tidak ada kelompok pro khilafah yang datang ke DPR bertemu Fraksi PDI Perjuangan.

Padahal, ungkap Megawati, jajaran partainya sudah menunggu untuk berdiskusi soal khilafah.

"Padahal saya sudah nunggu-nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu loh," tuturnya.

 Tak Seperti Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo Pilih Sulap Kapal Pencuri Ikan Jadi Rumah Sakit

Megawati juga angkat bicara soal aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar radikalisme.

Bahkan, Megawati menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.

"Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo."

 INI Penampakan Lokasi Ledakan Granat Asap di Monas, Ceceran Darah Ditutup Pakai Tanah

"Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu," paparnya.

Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme.

Untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.

 Luka yang Dialami Serka Fajar Lebih Parah, Ini yang Ia Lakukan saat Granat Asap Meledak

"Karena kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita," kata Megawati.

Megawati berpendapat masih banyak masjid di lingkungan kementerian/lembaga yang mengizinkan kiai ataupun ustaz menyampaikan kebencian.

Menyoal itu, Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyatakan pernah menyampaikan hal ini kepada Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia.

 Ibu Ini Sebut Astagfirullah saat Dengar Ledakan Granat Asap, Lalu Tetap Lanjutkan Menyapu Jalan

"Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu."

"Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?" bebernya.

Megawati lantas meminta izin pada pimpinan kementerian/lembaga, agar dia bersama BPIP bisa masuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

 Jokowi: Perpanjangan SKT FPI Urusan Menteri, Masa Sampai Presiden

"Dengan segala hormat saya, kalau nanti saya mau kulonuwun mohon diterima. Kalau saya ditolak enggak apa-apa, tapi jangan Buya, Pak Tri ditolak," pintanya. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved