Amandemen UUD 1945

Fadli Zon Puji Jokowi Tolak Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Katanya Bijak dan Menenangkan

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini wacana penambahan masa jabatan presiden bukan usulan dari Joko Widodo (Jokowi).

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Anggota DPR Fadli Zon beri tanggapan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyampaikan pidatonya setelah resmi dilantik menjadi presiden periode 2019-2024. 

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini wacana penambahan masa jabatan presiden bukan usulan dari Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Fadli Zon, seharusnya wacana tersebut tak lagi diperdebatkan.

Sebab, Presiden Jokowi telah menolak wacana tersebut.

Rizieq Shihab Anggap Pemerintahan Jokowi Ilegal, Tak Pernah Lapor ke Kedubes RI di Arab Saudi

"Saya yakin ini bukan datang dari Presiden, dan dengan pernyataan Presiden seharusnya berhenti sampai di sini."

"Jangan diperpanjang lagi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Fadli Zon juga mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

DUA Anggota Garnisun Tetap I Jakarta Jadi Korban Ledakan di Monas, Ini Identitasnya

Menurutnya, pernyataan Jokowi bijak dan menenangkan semua pihak.

"Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus kita apresiasi."

"Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai," tuturnya.

Tak Seperti Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo Pilih Sulap Kapal Pencuri Ikan Jadi Rumah Sakit

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju wacana masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas, terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

 BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Tetapi, kenyataannya saat ini melebar ke wacana lain.

"Sekarang kenyataannya begitu kan? Presiden dipilih MPR, Presiden tiga periode. Jadi lebih baik, tidak usah amandemen," tutur Jokowi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved