Mendikbud Nadiem Makarim Wacanakan Hapus UN, KPAI Nilai Moratorium UN Lebih Tepat

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan Mendikbud Nadiem Makarim mewacanakan untuk menghapus kebijakan Ujian Nasional (UN).

Hal itu katanya disambut positif oleh publik yang sudah lama menolak UN.

Namun kata Retno, KPAI menilai bahwa melakukan moratorium UN lebih tepat dibanding rencana menghapus UN.

Hal itu kata Retno sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 14 September 2009 lalu, yang memenangkan citizen lawsuit atau gugatan warga negara atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana dalam peraturan itu UN digunakan sebagai penentu kelulusan siswa.

"Penolakan UN terjadi sejak 2006, ketika UN dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan ini kemudian digugat oleh warganegara melalui citizen law suit dan menang hingga tingkat Mahkamah Agung (MA)," papar Retno, Selasa (3/12/2019).

• Rizieq Shihab Minta Pendukungnya Menghukum Mati Penista Agama Secara Cerdas, Apa Maksudnya?

• TNI-Polri Kontak Tembak Hingga Dua Hari di Lanny Jaya Papua, Dua Anggota KKB Tewas

• Starting XI dan Link Live Streaming Atletico vs Barcelona, Mainkan Griezmann, Suarez dan Messi

• MAHASISWA ITB Meninggal Usai Ngebut Bikin Skripsi 7 Hari Non-Stop Tak Tidur Viral, Ini Kronologinya

Citizen law suit katanya adalah sarana menggugat pemerintah yang dianggap lalai dalam memenuhi hak-hak warga Negara.

"Kelalaian tersebut diibaratkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat dari citizen law suit terkait kebijakan UN adalah Presiden RI, Wakil Presiden, Mendiknas dan Ketua BNSP," katanya.

Kasasi yang diajukan pemerintah kala itu kata Retno ditolak Mahkamah Agung pada 14 September 2009.

"Kemudian Hakim MA memerintahkan kepada Negara atau pemerintah memulihkan psikologis anak atau siswa yang tidak lulus karena kebijakan UN saat itu," katanya.

• KRONOLOGI Meninggalnya Calon Taruna Poltekip Hukum dan HAM di Depok Setelah Menjalani Latihan

Selain itu, kata Retno MA juga memerintahkan sebelum melaksanakan UN, negara wajib melakukan 3 hal.

Yakni meningkatkan kualitas guru dan menyebarkan guru berkualitas di seluruh Indonesa, lalu memenuhi sarana prasarana pendidikan merata di seluruh Indonesia, serta pemerataan sistem informasi antar sekolah di seluruh Indonesia.

"Namun, keputusan atau perintah MA tersebut ditafsirkan oleh pemerintah bukan menghentikan UN sementara, tetapi UN dijalankan meski tak dijadikan penentu kelulusan," kata Retno.

Padahal seharusnya kata Retno sesuai putusan MA, pemerintah saat itu harus memoratorium atau menghentikan sementara kebijakan UN sampai ketiga perintah MA dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.