Mendikbud Nadiem Makarim Wacanakan Hapus UN, KPAI Nilai Moratorium UN Lebih Tepat

Selain itu, kata Retno MA juga memerintahkan sebelum melaksanakan UN, negara wajib melakukan 3 hal.

Yakni meningkatkan kualitas guru dan menyebarkan guru berkualitas di seluruh Indonesa, lalu memenuhi sarana prasarana pendidikan merata di seluruh Indonesia, serta pemerataan sistem informasi antar sekolah di seluruh Indonesia.

"Namun, keputusan atau perintah MA tersebut ditafsirkan oleh pemerintah bukan menghentikan UN sementara, tetapi UN dijalankan meski tak dijadikan penentu kelulusan," kata Retno.

Padahal seharusnya kata Retno sesuai putusan MA, pemerintah saat itu harus memoratorium atau menghentikan sementara kebijakan UN sampai ketiga perintah MA dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. 

• DIANCAM Penjara 10 Tahun, Preman Debt Collector Hanya Dijanjikan Uang Rp 100.000

"Namun, sampai hari ini ketiga perintah MA belum sepenuhnya dipenuhi negara. Kebijakan UN terus dilanjutkan, hanya saja tidak lagi menjadi 100 persen penentu kelulusan," katanya.

Karenanya kata Retno atas wacana penghapusan UN yang digulirkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, KPAI menyampaikan tiga hal utama.

Yakni mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbud menghormati keputusan pengadilan yakni Mahkamah Agung terkait kebijakan Ujian Nasional (UN) pada 2009 lalu, dimana menghentikan sementara UN dan melaksanakan perintah MA.

"Pemerintah yang baik adalah yang menghormati hukum dan keputusan pengadilan yang sudah inkrah," katanya.

• TOLAK Hormat Bendera Saat Upacara, 2 Siswa di Batam Dimutasikan Ke PKBM