Jokowi Ungkap Masih Banyak Pihak Senang Impor Minyak karena Untungnya Gede dan Bisa Dibagi-bagi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melihat masih banyak pihak yang senang impor minyak, dibanding melakukan terobosan mengurangi pemakaian komoditas tersebut.

"Masih banyak yang seneng impor minyak. Gampang, menyelesaikan masalah dengan impor, itu paling mudah."

"Untungnya juga gede, bisa dibagi ke mana-mana (kalau impor)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

• Koruptor Dapat Grasi, ICW Bandingkan dengan Terpidana Kasus Narkotika yang Meninggal di Penjara

Instansi terkait, lanjutnya, harus memaksimalkan sumur-sumur minyak di berbagai daerah, bukan malah menggantungkan impor minyak dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kita juga miliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan."

"Kalau betul-betul kurang, baru impor, bukan menggantungkan terus pada impor," papar Jokowi.

• Jokowi Bilang UUD 1945 Tak Usah Diamandemen Jika Presiden Menjabat Tiga Periode dan Dipilih MPR

Jokowi melihat, sudah 30 tahun lebih tidak ada pembangunan kilang minyak baru.

Padahal, hal ini bermanfaat banyak, baik meningkatkan produsi minyak maupun produk turunannya.

"Petrochemical itu bisa langsung larinya ke mana-mana, masa kita masih impor petrokimia?"

• Tanggapi Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

"Padahal kesempatan untuk membikin itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini yang mau kita selesaikan ini," beber Jokowi.

Program campuran biodiesel 20 persen dengan solar 80 persen (B20) hingga B50, jika dijalankan secara berkelanjutan, Jokowi yakin impor minyak bisa ditekan dan bisa menaikkan harga minyak kelapa sawit.

"Problem kita bertahun-tahun itu defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, tidak selesai-selesai karena kita tahu namanya impor migas (minyak dan gas) gede banget," paparnya.

• BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan proses pemilihan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, sebelum ditetapkan menjadi Komisaris Utama Pertamina, nama Ahok diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan anggota beberapa menteri terkait.

"Prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor dan kenapa diputuskan Pak Ahok?"

• BREAKING NEWS: Ahok Terima SK Jadi Komisaris Utama Pertamina

"Karena memang kami menyadari bahwa persoalan bangsa ini, salah satunya defisit transaksi berjalan," tutur Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Oleh sebab itu, kata Pramono Anung, TPA berkeyakinan Ahok mampu membenahi persoalan internal Pertamina.

Serta, menekan impor minyak dan gas (migas), yang selama ini dikerap dilakukan oleh Pertamina maupun PLN.

• Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Ahok: Dia Enggak Tahu Saya Lulusan S3 dari Mako Brimob

"Jadi penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu."

"Jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak."

"Padahal kami sudah punya substitusinya, di antaranya adalah minyak kepala sawit, baik itu B20, B30, dan akan dikembangkan menjadi B50," beber Pramono Anung.

Stok BBM Cuma Cukup untuk 12 Hari

Staf Ahli Direktur Logistic Supply Chain & Insfrastructur Pertamina Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan, stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia terus menurun.

Rifky menjelaskan, stok BBM di Indonesia terus mengalami penurunan hingga sekarang hanya cukup untuk 12 hari saja.

"Permintaan kita tinggi, tapi stok kita turun dari 17 hari, sekarang itu 12 hari stok BBM."

• Saut Situmorang Bakal Jadi Intelijen Lagi Setelah Tuntaskan Tugas di KPK

"Dengan luas wilayah yang seperti ini, tidak cukup 12 hari itu, idealnya 90 hari," ujarnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Ia bercerita, stok BBM sebelum krisis moneter 1998 mencapai 35 hari, namun IMF memerintahkan untuk memangkas jumlah tersebut setelah Indonesia kolaps.

"IMF datang beri perintah untuk kurangi biaya jadi maksimal 22 hari. Dipotong 13 hari, banyak program penghematan," katanya.

• FPI Bilang Cuma Bakal Tak Dapat Dana dari Pemerintah Jika SKT Tak Terbit, Organisasinya Tetap Eksis

Padahal, menurutnya ketahanan energi dibutuhkan untuk perekonomian negara, sehingga turunnya stok BBM dinilai berbahaya.

"Jadi Amerika Serikat itu punya stok jauh di atas itu, Jepang juga, sementara Thailand dan Vietnam mau ke sana."

"Kalau ini minim, maka sebuah negara jadi berbahaya karena berdampak ke ongkos politik ketika rakyat kekurangan bahan bakar," paparnya.

• KPK Merasa Tidak Pernah Dibantu Komisi III DPR, tapi Malah Dimarahi Terus

PT Pertamina menyebutkan, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat energi karena stok BBM sisa 12 hari.

Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, anjloknya stok BBM karena produksi terus turun, sehingga Indonesia sudah tidak lagi jadi eksportir minyak.

"Indonesia darurat energi. Indonesia sudah keluar dari OPEC, sudah tidak lagi eksportir, tapi importir," terangnya.

• Permintaan Laode M Syarif Cs kepada Komisi III DPR: Tolong Jaga KPK

Rifky menjelaskan, sebenarnya Presiden Joko Widodo pada 2015 sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 untuk mendorong pembangunan kilang Pertamina.

"Meski ada perpres, kecepatan eksekusi lambat. Sekarang kilang Balikpapan baru 90 persen, kilang Cilacap kerja sama dengan Aramco belum jadi-jadi," ungkapnya.

Ia menambahkan, cadangan minyak Indonesia saat ini tinggal sekitar 3,5 miliar barel, jauh di bawah periode 1980 sebanyak 12 miliar barel.

• Menteri Agama Fachrul Razi: Saya yang Dorong FPI Diberikan Izin Lagi

"Cadangan kita 3,5 milar barel, sedangkan Arab Saudi 200 miliar barel. Cadangan minyak kita hampir sudah tidak ada lagi," beber Rifky. (Seno Tri Sulistiyono)