PBNU Usulkan Presiden dan Wapres Kembali Dipilih MPR, Juga Minta Utusan Golongan Dihidupkan Lagi

"Enggak ada kepentingan politik praktis, enggak," ucap Said Aqil.

PBNU juga mengusulkan adanya perwakilan atau utusan golongan untuk menjadi anggota parlemen.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan usulan tersebut disampaikan pengurus PBNU kepada pimpinan MPR.

• Dituduh Terlibat Pengaturan Pertandingan, Persikasi Bekasi Termotivasi Tunjukkan Kualitas Tim

"PBNU merasa penting untuk mendorong terjadinya tambahan atau kembali ke adanya utusan golongan."

"Karena hari-hari ini sepertinya kita terjebak pada demokrasi angka-angka," ujar Bamsoet di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Bamsoet mengatakan, usulan yang dilayangkan PBNU ini untuk mengakomodasi aspirasi kelompok minoritas.

• Lolos ke Liga 1, Pemain Persita Tangerang Bakal Diarak Pakai Truk Fuso

"Di mana tidak ada, kecil, keterwakilan yang ada di parlemen, baik DPD, DPR yang mewakili aspirasi kelompok minoritas."

"Sehingga perlu dipikirkan kembali adanya keputusan golongan," tambah Bamsoet.

Konsep perwakilan utusan golongan pernah ada saat era Orde Baru.

• Komisi III DPR Tak Ingin Kewenangan SP3 Jadi ATM Baru KPK

Keberadaan utusan golongan lalu dihapus melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 1999.

PBNU juga meminta MPR serius menangani masalah pemerataan ekonomi.

PBNU juga meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara dihidupkan kembali.

• Rekomendasinya Banyak Tidak Dijalankan Kementerian, KPK Merasa Tak Dihargai

"Kemudian PBNU juga merasa penting adanya lagi haluan negara, karena itu untuk memberikan arahan jelas akan ekonomi Indonesia ke depan," ucap Bamsoet.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan, amandemen UUD 1945 merupakan suatu keharusan.

Dirinya mengembalikan mekanisme amandemen kepada MPR.

• KLASEMEN Indonesia di Grup B Setelah Kalahkan Thailand, Besok Lawan Singapura Malam Hari