Rekomendasinya Banyak Tidak Dijalankan Kementerian, KPK Merasa Tak Dihargai

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, banyak rekomendasi pencegahan korupsi yang diajukan pihaknya, tidak diikuti oleh kementerian.

Hal tersebut diungkapkan Syarif saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.

Kementerian pertama yang disebut oleh Syarif adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

• Humphrey Djemat Ungkap Ada Calon Menteri Jokowi Dipalak Rp 500 Miliar oleh Parpol, Siapa?

Menurut Syarif, pihaknya sudah melayangkan beberapa rekomendasi, namun tidak dijalani.

"(Rekomendasi KPK) ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Bahkan ada yang tidak diindahkan, contoh ESDM."

"Mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa sih lifting minyak dan gas di Indonesia?"

• Politikus PPP: Ahok, Jokowi, Risma, Ridwan Kamil Takkan Muncul Kalau Tidak Ada Pilkada Langsung

"Kita sudah bilang, itu enggak boleh karena itu enggak akan efektif kajiannya, tetap dilaksanakan," ujar Syarif di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dirinya juga mengungkapkan pihaknya pernah merekomendasikan terkait pengusutan izin 6.000 tambang ilegal.

Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalani oleh Kementerian ESDM.

• Sempat Dicari-cari Hotman Paris tapi Batal Bertemu, Bripda Vani Kini Masih Jomblo

"Sampai hari ini tidak ada satu pun kasus yang diselidiki."

"Padahal, jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambangnya banyak," ungkap Syarif.

Rekomendasi lain diberikan KPK kepada Kementerian ATR/BPN terkait kebijakan one map policy.

• Hari Pertama Penerapan Sanksi Tilang, Jalur Sepeda di Jalan Cideng Barat Malah Jadi Pangkalan Bajaj

Namun, hingga saat ini baru satu provinsi yang menjalani rekomendasi tersebut.

"Bahkan, saya sampaikan di sini yang siap itu baru Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya."

"Apakah kita sudah instruksikan, sudah rekomendasikan? Sudah!" tegas Syarif.

• BREAKING NEWS: Ahok Terima SK Jadi Komisaris Utama Pertamina