Rekomendasinya Banyak Tidak Dijalankan Kementerian, KPK Merasa Tak Dihargai

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, banyak rekomendasi pencegahan korupsi yang diajukan pihaknya, tidak diikuti oleh kementerian.

Hal tersebut diungkapkan Syarif saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.

Kementerian pertama yang disebut oleh Syarif adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

• Humphrey Djemat Ungkap Ada Calon Menteri Jokowi Dipalak Rp 500 Miliar oleh Parpol, Siapa?

Menurut Syarif, pihaknya sudah melayangkan beberapa rekomendasi, namun tidak dijalani.

"(Rekomendasi KPK) ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Bahkan ada yang tidak diindahkan, contoh ESDM."

"Mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa sih lifting minyak dan gas di Indonesia?"

• Politikus PPP: Ahok, Jokowi, Risma, Ridwan Kamil Takkan Muncul Kalau Tidak Ada Pilkada Langsung

"Kita sudah bilang, itu enggak boleh karena itu enggak akan efektif kajiannya, tetap dilaksanakan," ujar Syarif di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dirinya juga mengungkapkan pihaknya pernah merekomendasikan terkait pengusutan izin 6.000 tambang ilegal.

Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalani oleh Kementerian ESDM.

• Sempat Dicari-cari Hotman Paris tapi Batal Bertemu, Bripda Vani Kini Masih Jomblo

"Sampai hari ini tidak ada satu pun kasus yang diselidiki."

"Padahal, jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambangnya banyak," ungkap Syarif.

Rekomendasi lain diberikan KPK kepada Kementerian ATR/BPN terkait kebijakan one map policy.

• Hari Pertama Penerapan Sanksi Tilang, Jalur Sepeda di Jalan Cideng Barat Malah Jadi Pangkalan Bajaj

Namun, hingga saat ini baru satu provinsi yang menjalani rekomendasi tersebut.

"Bahkan, saya sampaikan di sini yang siap itu baru Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya."

"Apakah kita sudah instruksikan, sudah rekomendasikan? Sudah!" tegas Syarif.

• BREAKING NEWS: Ahok Terima SK Jadi Komisaris Utama Pertamina

Syarif menegaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk pencegahan korupsi. Namun, banyak rekomendasi yang tidak dijalankan oleh kementerian.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu. Dan terus terang saya kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak-bapak."

"Ah, pencegahan KPK itu enggak pernah melakukan apa-apa. We do a lot," ucap Syarif.

• Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Ahok: Dia Enggak Tahu Saya Lulusan S3 dari Mako Brimob

Rapat pada hari ini membahas evaluasi kinerja KPK 2015-2019.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, La Ode Muhammad Syarif, dan Alexander Mawarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang kini menjadi kewenangan melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

• Paman Jokowi Meninggal Dunia di Pesawat dalam Perjalanan Menuju Jakarta, Begini Kronologinya

Pertanyaan tersebut disampaikan Desmond kepada para pimpinan KPK, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan KPK.

Dirinya meminta pimpinan KPK menjelaskan kasus lama yang belum terselesaikan oleh KPK.

• Pemulung Pemerkosa Anak Tiri Masih Buron, Polisi Bilang Pelaku Sudah Kabur Jauh dari Tangerang

"Dalam UU KPK ada kewenangan SP3. Ada tidak catatan yang layak diberikan terkait SP3?"

"Agar semua yang berkaitan dengan SP3 paham. Kasus-kasus lama yang terselesaikan, kriterianya kan perlu," tuturnya di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Desmond menginginkan SP3 tidak menjadi ATM baru bagi KPK. Dirinya tidak ingin kewenangan ini disalahgunakan oleh KPK.

• Tak Setuju Terapi Mak Erot Jadi Wisata Kesehatan, Tompi Ungkap Keganjilan Pembesaran Alat Vital Itu

"Jangan kesannya ini jadi ATM baru ini. Kalau di lembaga lain jadi ATM baru ini SP3," ucap Desmond.

Rapat pada hari ini membahas evaluasi kinerja KPK 2015-2019.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK. Tampak Ketua KPK Agus Rahardjo duduk di tengah di antara empat pimpinan KPK.

• JADWAL Pertandingan Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di SEA Games 2019: Garuda Pertiwi Siap Tempur

Di samping kanannya terdapat Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang, sementara di sisi kanan terdapat La Ode Muhammad Syarif dan Alexander Mawarta.

Rapat ini sempat diskors selama 10 menit, karena pimpinan Komisi III yang hadir hanya Desmond Mahesa dari Fraksi Gerindra. (Fahdi Fahlevi)