Tak Setuju BNN Dibubarkan, Moeldoko: Yang Terpenting Ada Penguatan, Bukan Pembubaran
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko tidak setuju Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko tidak setuju Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan.
"Menurut saya jangan (dibubarkan)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/201).
Moeldoko menilai, narkoba merupakan ancaman nyata di masyarakat, dan istilah militernya masuk dalam kategori ancaman non tradisonal yang perlu segera diatasi dengan baik.
• Komisi III DPR Wacanakan BNN Dibubarkan, Dianggap Cuma Tempat Penampungan Jenderal Non Job
"Saran saya bukan dibubarkan, tapi justru dioptimalisasi peran-peran BNN itu."
"Kalau ada yang kurang, di mana kurangnya? Feedback dari masyarakat sangat diperlukan," papar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, jika BNN dibubarkan, maka ancaman narkoba ke masyarakat menjadi meluas dan tidak terkendali.
• Dua Suporter Indonesia Dikeroyok Fans Malaysia, Tiga Orang Ditahan, Tak Ada yang Ditikam
"Kalau kita tidak punya badan itu (BNN), maka semakin mengerikan ancaman itu."
"Jadi yang terpenting ada penguatan bukan pembubaran," ucap Moeldoko.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespons berkembangnya wacana pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN).
• Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi Tiga Periode Dilontarkan Pertama Kali oleh Fraksi NasDem
Menurut Dasco, wacana tersebut perlu kajian yang lebih mendalam.
"Kalau soal itu perlu kajian lagi yang lebih spesifik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
• JADWAL Pertandingan Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2019: Hari Pertama Langsung Lawan Thailand
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menerangkan, setiap negara maju memiliki lembaga khusus yang menangani permasalahan narkotika.
Sehingga, menurutnya wacana pembubaran BNN perlu dikaji lebih mendalam.
Apalagi, kata Dasco, saat ini Indonesia masuk kategori darurat narkoba.
• Komisi III Nilai Kecolongan, BNPT Sebut Sudah Berikan Informasi ke Densus 88 Sebelum Wiranto Ditikam
"Sehingga peleburan-peleburan itu saya pikir juga perlu dikaji."
"Karena Indonesia ini termasuk yang narkotikanya sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan, di mana-mana itu sudah menyebar," tutur Dasco.
Wacana pembubaran BNN mencuat dalam rapat Komisi III DPR dengan BNN, Kamis (21/11/2019).
• Posisi Kabareskrim Masih Kosong Sejak Ditinggalkan Idham Azis, Ini Penjelasan Polri
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar BNN, lantaran tidak ada kemajuan dalam memberantas narkoba di Indonesia.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai, BNN belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia.
Padahal, kata Masinton, BNN seharusnya sudah membaca jalur narkotika masuk ke Indonesia.
• Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi Tiga Periode
"Jalur masuknya semua kata Bapak udah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya, Pak."
"Terus kita setiap saat dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar triliunan ngapain kita di sini?" kata Masinton di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Masinton mengatakan, seharusnya alat-alat canggih yang dibeli dengan biaya triliunan rupiah dan sumber daya yang digaji negara, harus bisa digunakan dalam perang menghadapi narkoba.
• Budaya Terbentuk Sejak 2003, Agus Rahardjo Yakin Status ASN Tak Ganggu Independensi Pegawai KPK
Masinton lalu mempertanyakan kinerja BNN.
Menurutnya, jika kinerja BNN masih belum ada kemajuan, ia meminta BNN dibubarkan.
"Kalau memang ini jadi rutinitas, saya minta BNN dievaluasi, bubarkan."
• Mantan Menhan Bilang 3 Persen Prajurit TNI Terpapar Radikalisme, Kepala BNPT Akui Tak Punya Datanya
"Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-undang Narkotika. Dilebur saja, enggak perlu lagi (BNN). Enggak ada progress," paparnya.
Dianggap Penampungan Jenderal Non-Job
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengkritik kinerja BNN dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.
Ia mengatakan, BNN tak menunjukkan langkah konkret dalam memberantas narkoba di Indonesia.
Bahkan, ia menyebut BNN hanya seperti tempat penampungan jenderal non-job.
• Jokowi Bakal Umumkan 12 Staf Khusus Presiden, Anak Chairul Tanjung Disebut-sebut
Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Kepala BNN Heru Winarko, Kamis (21/11/2019).
"Saya lihat lembaga ini jadi tempat penampungan jenderal non-job saja. Kalau Kombes mau jadi Brigjen, ya masuk BNN dulu."
"Jadi banyak perwira-perwira polisi yang di Mabes diparkir dulu di BNN supaya dapet bintang Brigjen," beber Sudding di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
• PKS: Menunda-nunda Pemilihan Wagub Menzalimi Masyarakat Jakarta
Menurutnya, sikap dan kinerja BNN tidak seperti sedang menghadapi ancaman narkoba.
"Saya katakan kejahatan ini sungguh sangat luar biasa, extraordinary."
"Dan memang pola-pola penanganannya juga harus luar biasa. Jadi tidak hanya biasa," ucapnya.
• Diupah Murah, Kurir Narkoba Banting Setir Jadi Maling Motor
"Kejahatan narkoba ini kejahatan transnasional, sampai anak SD pun kena lewat berbagai bentuk macam narkoba."
"Ini ancaman bagi generasi bangsa kita," imbuhnya
Lantas, Sudding meminta BNN menunjukkan data yang mencerminkan kinerja BNN selama ini.
• Pimpinan KPK Bakal Periksa Pegawai yang Undang Ustaz Abdul Somad, Sudah Dilarang tapi Tak Menurut
"Coba beri data konkret, berapa jaringan narkoba yang bapak putus mata rantainya?"
"Berapa jumlah narkoba yang bapak rampas? Berapa banyak uang negara yang bapak selamatkan?," Tanya Sudding.
Kepala BNN Heru Winarko lantas membantah pernyataan Sarifuddin Sudding yang menyebut BNN tempat penampungan jenderal non-job.
• Reuni Akbar 212 Bakal Digelar, Polisi Lakukan Analisis Intelijen
"Enggak," ucapnya seusai rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Heru mengatakan, semua orang yang bekerja di BNN telah melalui seleksi dan penilaian yang cukup ketat.
"Kita masuk ke BNN itu ada seleksinya, ada assessment (penilaian), itu tidak semuanya masuk, banyak juga yang tidak masuk," katanya. (Seno Tri Sulistiyono)