Kasus Korupsi

Penetapan Mantan Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka Sah Secara Hukum, Ini Penjelasan Hakim Tunggal

Diketahui lantaran terbukti terlibat di kasus suap dana hibah KONI tersebut, penetapan status tersangka Imam Nahrawi sah secara hukum.

Penetapan Mantan Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka Sah Secara Hukum, Ini Penjelasan Hakim Tunggal
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Mantan Menpora Imam Nahrawi diperiksa perdana oleh KPK sebagai tersangka suap dana hibah KONI dari Kemenpora, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2019). 

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Diketahui lantaran terbukti terlibat di kasus suap dana hibah KONI tersebut, penetapan status tersangka Imam Nahrawi sah secara hukum.

Mengenai status tersangka Imam Nahrawi sah secara hukum, diterangkan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Elfian.

Elfian membenarkan, apabila di dalam penetapan status tersangka mantan Menpora Imam Nahrawi, terbukti sah secara aturan hukum.

ISTRI Ekspos Surat Cinta Imam Nahrawi dari Penjara, Ada Pesan Khusus Untuk Anak, Begini Isi Suratnya

Bobot Imam Nahrawi Naik 3 Kilogram Sejak Ditahan di Rutan KPK

Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan Lawan KPK, Sebut Staus Tersangkanya Tidak Sah

Menurut dia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berlaku ketika penyidik KPK menetapkan Imam sebagai tersangka.

"Setelah mencermati bukti-bukti, termohon (KPK,-red) diajukan sebelum 17 Oktober. Sebelum berlakunya UU (KPK) baru. Berarti tindakan (penetapan status tersangka,-red) sah," kata Elfian, saat membacakan putusan, di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Selain itu, kata dia, tidak ada kekosongan kepemimpinan di komisi anti rasuah itu.

Meskipun Ketua KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif, sempat menyatakan menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo

Setelah Menyindir Fadli Zon, Komika Kiky Saputri Pamer Kemesraan Bersama Reza Rahadian

Mahfud MD: Kalau Ada Bukti Indonesia Mencekal Rizieq Shihab, akan Saya Selesaikan!

Waspadai Gangguan Makan, Ini Gejala-gejalanya yang Bisa Mendera Pria dan Wanita

Dia menilai, pernyataan Agus pada 13 September 2019 itu tidak menyebabkan kekosongan pimpinan karena berdasarkan undang-undang, pimpinan KPK hanya diangkat dan diberhentikan presiden.

"Menimbang atas tersebut, pimpinan KPK tidak pernah terjadi kekosongan pimpinan," ujar Elfian.

Halaman
1234
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved