Kasus Dana Hibah KONI

Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan Lawan KPK, Sebut Staus Tersangkanya Tidak Sah

MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan Lawan KPK, Sebut Staus Tersangkanya Tidak Sah
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Mantan Menpora Imam Nahrawi diperiksa perdana oleh KPK sebagai tersangka suap dana hibah KONI dari Kemenpora, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2019). 

MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Imam Nahrawi adalah tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Imam Nahrawi mendaftarkan praperadilan pada 8 Oktober 2019 dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Penikam Wiranto Ternyata Juga Perintahkan Putrinya Serang Polisi, tapi Si Anak Tak Berani

Dalam salinan yang diterima Tribunnews.com, Imam Nahrawi mengajukan praperadilan lantaran mempersoalkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitum permohonan, penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi selaku pemohon yang didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 pada 28 Agustus 2019, dinilai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pihak Imam Nahrawi juga mempersoalkan penahanan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Ponsel Harga Dua Puluhan Juta Ditukar Teh Kotak, Kurir Ekspedisi Dibekuk Polisi

"Menyatakan Surat Perintah Penahanan NomorSprin.Han/111/DIK.01.03/01/09/2019 tanggal 27 September 2019."

"Yang menetapkan pemohon untuk dilakukan penahanan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tulis isi petitum permohonan, Jumat (18/10/2019).

Isi petitum meminta KPK menghentikan seluruh tindakan penyidikan terhadap Imam Nahrawi, sebagaimana surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 pada 28 Agustus 2019.

Suku Dayak Minta Lahan 5 Hektare per Keluarga di Ibu Kota Baru

Pihak Imam Nahrawi juga menyatakan tidak sah segala penerbitan Sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved