Formula E Ditolak
PSI Sarankan Pembiayaan Formula E Lebih Baik dari Swasta
PSI Sarankan Pembiayaan Formula E Lebih Baik dari Swasta, Bukan Pemprov DKI Jakarta yang menganggarkan Rp 1 Triliun
Penulis: Joko Supriyanto |
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan penyelenggaraan Formula E yang diagendakan pada tahun 2020 itu.
Penolakan PSI atas rencana event tahunan itu, karena acara itu dinilai kurang efektif pada saat neraca keuangan tengah dalam keadaan defisit, selain itu rencana itu tidak disertakan kajian investasinya.
Apalagi, anggaran penyelenggaraan ajang balap internasional ini menelan biaya lebih dari Rp 1 triliun yang sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Menginggat bahwa APBD berasal dari rakyat. Kemudian kalau kami memandang bahwa APBD harus dapat menjawab kebutuhan dari pada keinginan. Jadi saya minta pak Anies untuk prioritaskan mana kebutuhan kita sebenarnya," kata Wakil Ketua Komisi E Fraksi PSI, Anggara Wicitra, Kamis (7/11/2019).
• Fraksi PSI Tolak Penyelenggaraan Balap Mobil Formula E oleh Pemprov DKI, Ini Alasannya
Semantara itu, Pengamat dan Praktisi Bisnis Olahraga Aswin Regawa mengatakan, beberapa kota besar di dunia yang sampai saat ini masih menggelar ajang Formula E memperoleh dana dari pihak swasta.
"Di Berlin, New York, Paris, Monaco itu mayoritas pembiayaan di pihak swasta. Jadi pembiayaan dibebankan ke event organizernya," ujarnya.
Aswin mengatakan, pemerintah di kota-kota itu hanya bertindak sebagai penyedia venue, sedangkan event sendiri dibiayai dan diselenggarakan oleh pihak swasta.
"Pemerintah dilibatkan dalam bentuk venue.d alam artian bekerja sama memberikan dukungan prasaranan, bukan berarti secara finansial," kata Aswin.
Ia menuturkan, satu-satunya kota yang sempat menggelar Formula E menggunakan dana dari pemerintahnya ialah di Montreal, Kanada. Namun, penyelanggaraan ajang balap jet darat di kota itu hanya bertahan setahun saja.
"Tahun kedua (Formula E) tidak dilaksanakan lagi (di Montreal) karena memang tidak mendapat dukungan swasta," tuturnya.
Berkaca dari beberapa kota yang sukses menggelar Formula E itu, ia pun menyarankan Pemprov DKI untuk menjalani kerjasama dengan pihak swasta agar biaya penyelenggaran balap mobil itu tidak membebani APBD.
"Kerjasama dengan swasta ditingkatkan. Sebisa mungkin mayoritas dana ini didapatkan dari swasta," ucapnya.