Tidak Dilibatkan Jokowi Pilih Menteri Seperti pada 2014, Ini Kata KPK

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif angkat suara terkait pihaknya yang tidak dilibatatkan dalam pemilihan menteri kabinet Jokowi periode 2019-2024.

Laode M Syarif menyebut pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

• Kakek Ini 13 Tahun Tinggal di Gubuk Bekas Kandang Ayam, Lumpuh Total dan Sebatang Kara

Dia pun meyakini Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.

"Itu hak prerogatif Presiden."

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

• FOTO-FOTO Penampakan Gerbong LRT Jabodebek, Tarifnya Bakal Dipatok Rp 12 Ribu

Namun, Laode M Syarif berharap nama-nama yang dipilih Jokowi untuk duduk di kursi kabinet nanti, merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," harapnya.

Pada penyusunan kabinet periode 2014-2019, Jokowi melibatkan KPK, dengan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri.

• Pengamat Nilai Tak Bijak Anggota TNI Dihukum karena Istri Nyinyir di Medsos Soal Penikaman Wiranto

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur ulang susunan Kabinet Kerja Jilid ll, seusai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa (berubah seusai bertemu SBY)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Terkait pengumuman susunan menteri yang baru, Jokowi menyebut akan disesuaikan dengan kondisi setelah pelantikan dirinya bersama Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

• SBY dan Jokowi Bahas Rencana Demokrat Gabung Pemerintah, tapi Belum Sebut Nama yang Masuk Kabinet

"Mungkin bisa hari yang sama (saat pelantikan), mungkin sehari setelah pelantikan," paparnya.

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut membicarakan rencana masuknya Partai Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.

Keduanya melangsungkan pertemuan kurang lebih satu jam, di ruang Jepara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

• UU ITE Tak Melarang Buzzer, Menkominfo Ogah Tanggapi Pernyataan Moeldoko

"Kami bicara itu (gabungnya Partai Demokrat), tapi belum sampai sebuah keputusan," ungkap Jokowi.

Jokowi lantas meminta wartawan bertanya langsung ke SBY, soal rencana Partai Demokrat bergabung ke partai koalisi pemerintah.

Selain membicarakan soal rencana gabungnya Partai Demokrat, kata Jokowi, pertemuan juga mendiskusikan dunia perpolitikan saat ini.

• Polwan yang Terafiliasi dengan JAD Bakal Dipecat, Terpapar Paham Radikal dari Media Sosial

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan Kabinet Kerja jilid ll akan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau kader Partai Demokrat lain, Jokowi menyebut pembicaraan belum sampai ke mengusulkan nama.

"Enggak sampai ke sana (mengusulkan nama), belum sampai ke sana," ucap Jokowi.

SBY menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

• Ketua MPR Minta Mahasiswa Tak Unjuk Rasa pada 20 Oktober, Demi Kepentingan Bangsa yang Besar

Pantauan di lokasi, SBY yang mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat, diterima Jokowi di ruang Jepara dalam Istana Merdeka, sekitar pukul 14.00 WIB.

Jokowi yang memakai kemeja putih lengan panjang, tampak berbincang-bincang dengan SBY.

Namun, isi pembicaraan tersebut tidak terdengar, karena jarak media dengan mereka sekitar 10 meter.

• Mendikbud: Karaoke Berjam-jam Bisa, Nyanyi Indonesia Raya Tiga Stanza Protes

Pertemuan ini berlangsung secara tertutup, awak media hanya diizinkan mengambil gambar sekitar 2 menit.

Sebelumnya, politikus Demokrat Andi Arief menyampaikan, pertemuan SBY dan Jokowi hanya bersifat biasa.

"Apa agendanya, kita belum tahu. Sepertinya pertemuan reguler biasa," ucap Andi Arief.

• UU ITE Tak Melarang Buzzer, Menkominfo Ogah Tanggapi Pernyataan Moeldoko

Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan jajaran menteri Kabinet Kerja jilid II, setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

"Bisa (diumumkan) setelah itu (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden)," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Terkait lokasi pengumuman menteri, Moeldoko sampai saat ini belum bisa menyampaikannya, karena akan disesuaikan dengan kondisi.

• Polwan yang Terafiliasi dengan JAD Bakal Dipecat, Terpapar Paham Radikal dari Media Sosial

"Bisa juga diumumkan di Istana, bisa juga diumumkan di luar Istana," katanya.

Menurut mantan Panglima TNI itu, Presiden Jokowi sudah menemukan orang-orang yang akan menduduki posisi menteri, dan jumlahnya seperti saat ini, yaitu 34 kementerian.

"Ya kan komen Pak Jokowi selalu menyampaikan sudah beres, 34 (kementerian) kayaknya, udah aturan ya," papar Moeldoko.

• Ketua MPR Minta Mahasiswa Tak Unjuk Rasa pada 20 Oktober, Demi Kepentingan Bangsa yang Besar

Sebelumya, Jokowi menyatakan susunan kabinetnya telah selesai dibuat.

Ia menyebut kabinet periode keduanya akan diisi kalangan politikus dan profesional dengan komposisi 45 persen berbanding 55 persen.

Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin hingga kini masih rahasia.

• Pengambilan Sumpah Jabatan Presiden-Wapres Tetap 20 Oktober, Jokowi Tak Minta Majukan Jadwal

Meski belakangan kerap beredar luas susunan kabinet kerja ‎di pesan singkat maupun grup WhatsApp, Presiden Jokowi tidak juga mengamini.

Dia hanya membocorkan bakal ada anak-anak muda yang akan mengisi posisi menteri di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.

Ditemui se‎usai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah, Jokowi masih enggan bicara soal susunan kabinetnya.

"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi.

Dilantik Pukul 2 Siang

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin akan digelar pukul 14.00 WIB pada 20 Oktober 2019.

Sebelumnya, MPR mengusulkan pelantikan diundur menjadi pukul 16.00 WIB.

Keputusan tersebut diumumkan seusai dirinya bersama sembilan Wakil Ketua MPR menggelar rapat pimpinan MPR.

• Empat Pemotor Tewas di Jalur Tengkorak Narogong Bekasi, Wali Kota Nilai Perlu Ada Selamatan

"Ada wacana mundur jadi jam 16.00, kenapa? Untuk memberikan kesempatan beribadah bagi masyarakat kita yang beribadah pada Hari Minggu."

"Kemudian kia tidak ingin menganggu kegiatan masyarakat yang ingin berolahraga di car free day," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Namun, Bamsoet mengatakan, usulan pelantikan pada pukul 16.00 WIB dinilai terlalu sore atau mepet dengan waktu salat magrib.

• Dijanjikan Beasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Taiwan, 40 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang

Atas pertimbangan itu, para pimpinan MPR mengusulkan pelantikan Jokowi-Maruf Amin pada pukul 14.00 WIB.

"Tapi ada juga wacana tadi kita diskusikan, kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan magrib."

"Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada Kesekjenan, maupun protokol Istana, baik juga kepada Presiden untuk dilakukan jam 14.00 atau dua siang," ucapnya.

• ‎Susi Pudjiastuti Berdoa Jokowi Tak Revisi Perpres 44/2016 demi Alasan Ini

"Kenapa? Karena car free day berakhir jam 11, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an."

"Jam 1, kita juga yang muslim selesai salat zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa salat asar. Demikian pertimbangan kami. Kita sepakat mengusulkan jam 14.00," terangnya. (Ilham Rian Pratama)