Yunarto Wijaya Sebut Ada Politik Feodal Dalam Insiden Megawati dan Surya Paloh

Unjuk Rasa Mahasiswa

Sejak aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung sepekan seperti menghidupkan kembali daya kritik masyarakat Indonesia akan politik.

Bukan lagi menawarkan usung mengusung tokoh politik, unjuk rasa tersebut lebih konkret dalam memprotes subtansi kebijakan yang akan diambil DPR RI dan pemerintah.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, mengatakan, mahasiswa-milenial sebenarnya juga menjadi korban eksploitasi elite politik.

Banyak elite mengatasnamakan mereka, tetapi tidak pernah benar-benar mendengarkan aspirasi, membawa isu spesifik, dan memberikan saluran autentik terhadap milenial.

• Jalan Mulus Anak Megawati Soekarnoputri, dari Ibu Rumah Tangga Hingga Ketua DPR RI

“Kontradiksi tersebut juga merupakan awal dari corak politik mereka yang bernuansa protes dan resistansi,” ujarnya dikutip dari Kompas.id.

Selain itu, aksi mahasiswa pada 2019 ini juga mampu memecah kebuntuan gerakan selama 21 tahun terakhir. Menurut Airlangga, mereka mulai berhasil merumuskan tujuan politiknya.

Mahasiswa menyadari, ada perubahan pola penindasan dalam politik Indonesia. Jika pra-reformasi hal itu disebabkan oleh sosok pemimpin otoriter, saat ini permasalahan muncul karena adanya kekuatan sosial yang dominan, yaitu oligarki.

Aliansi bisnis dan penguasa telah menguasai ruang dan arena politik, serta memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan mereka sendiri.

“Keberhasilan merumuskan tujuan politik itu membuat mereka seperti bangun dari tidur panjang. Mereka sudah tahu siapa yang harus digugat,” kata Airlangga.

Sejumlah pengunjuk rasa memperagakan tulisan yang berisi kekecewaan terhadap DPR dan pemerintah di depan kantor DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Sumbar, Rabu (25/9/2019).

• Kram Kaki Pada Malam Hari, Separuh Orang Dewasa Pernah Mengalami, Begini Cara Menguranginya

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar menolak revisi UU KPK, dan RUU kontroversial lainnya, seperti RUU KUHP, Pertanahan, Permasyarakatan, Ketenagakerjaan, dan Minerba.

Meski demikian, perjuangan belum usai. Mahasiswa perlu terus membangun sensitivitas politik, hubungan strategis dengan elemen masyarakat sipil, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat gerakan.

Jangan sampai terjebak pada hubungan dengan pihak-pihak yang dapat mengubah tujuan politik yang autentik. Mahasiswa harus tetap menjadi bagian dari kekuatan sosial strategis untuk mengawasi dan mengingatkan penguasa ketika menyimpang.