Revisi UU KPK

Kebut Revisi UU KPK Seperti Pembalap Formula 1, Pengamat Sebut Sikap DPR Bencana

Menurutnya, upaya pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU KPK, lebih mengutamakan kepentingan sepihak.

Kebut Revisi UU KPK Seperti Pembalap Formula 1, Pengamat Sebut Sikap DPR Bencana
ISTIMEWA
ILUSTRASI 

PENELITI Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bencana bagi demokrasi perwakilan.

Menurutnya, upaya pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU KPK, lebih mengutamakan kepentingan sepihak.

"Publik umumnya mungkin terkejut dengan gerak cepat DPR membahas revisi UU KPK."

DPR Sahkan Revisi UU KPK, Hanya 80 Wakil Rakyat yang Terlihat Hadir

"Baru diusulkan menjadi inisiatif DPR pada 5 September, hari ini tiba-tiba disahkan," katanya saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Dia menjelaskan, RUU KPK tidak masuk RUU Prioritas.

Justru, kata dia, revisi UU KPK terkesan melesat kilat di lintasan akhir perjalanan masa bakti, dan tak membutuhkan waktu satu masa sidang sekalipun untuk disahkan.

Setelah Revisi UU KPK Disahkan, Tiga Fraksi Ini Baru Tolak Dewan Pengawas Ditunjuk Presiden

Situasi ini, menurut dia, berbanding terbalik dengan RUU Prioritas.

Dia mencontohkan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan lainnnya.

Yang terkesan menggantung dan tak jelas nasibnya di tangan DPR dan pemerintah periode ini.

Tuntut Agus Rahardjo Cs Mundur, Demonstran Ini Justru Tak Tahu Siapa Pimpinan KPK

"Ironi bukan? Ada perlakuan diskriminatif soal nasib RUU yang dibahas DPR."

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved