LIVE STREAMING Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK, Ini Jadwal Lengkapnya

KOMISI III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/9/2019).

Fit and proper test ini dilakukan setelah sebelumnya 10 capim KPK itu menyeselesaikan uji pembuatan makalah di Komisi III DPR pada Selasa (10/9/2019) kemarin.

Proses uji kepatutan dan kelayakan menjadi dua gelombang.

• 10 Calon Pimpinan KPK Harus Teken Surat Pernyataan Bermeterai, Setuju Atau Tidak Revisi UU KPK

Pertama, 5 Capim KPK lebih dahulu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini.

Mereka adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Djoyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Lima nama berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis (12/9/2019) besok.

• Konferensi PostgreSQL 2019 di Bali, Darah Segar Pertumbuhan Ekosistem Open Source di Indonesia

Mereka adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Firli Bahuri, dan Roby Arya.

Komisi Hukum DPR diharapkan mempertimbangkan Koalisi Masyarakat Sipil dalam menguji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK.

Komisi III diminta menggali lebih jauh tiap-tiap calon dalam seleksi ini.

• Selain Bangun Istana, Jokowi Juga Kabulkan Permintaan Pembentukan Provinsi Baru di Papua

"Temuan-temuan yang selama ini sudah disuarakan oleh masyarakat sipil harapannya dapat diambil oleh DPR."

"Untuk dijadikan bahan serta pertimbangan di fase fit and proper test calon pimpinan KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

ICW mengingatkan Komisi III memperhatikan aspek integritas dan pemahaman calon terhadap desain besar KPK dan pemberantasan korupsi.

• Tanjakan Emen Makan Korban Lagi, Satu Orang Meninggal Gara-gara Truk Oleng

Hal itu diminta untuk digali lebih jauh.

"Terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK tentu kita berharap agar aspek integritas, pemahaman terkait desain besar KPK serta pemberantasan korupsi di masa depan."

"Dan rekam jejak dapat digali lebih jauh oleh DPR," tuturnya.

• BREAKING NEWS: Jokowi Janji Bangun Istana Presiden di Papua Tahun Depan