Calon Pimpinan KPK Ini Mengaku Pernah Curiga OTT Adalah Jebakan

CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Nawawi Pomolango menyebut ada permasalahan dalam metode operasi tangkap tangan (OTT) yang digunakan KPK.

Nawawi yang merupakan mantan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan, ucapannya itu keluar karena pernah menangani perkara korupsi.

“Ada perkara yang pernah saya tangani dan upaya hukumnya masih berjalan sampai sekarang, yang membuka mata saya ada problem dalam metode OTT."

• Kivlan Zen Bayar Orang Rp 25 Juta untuk Memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan

"Dalam hati saya ketika menangani perkara itu bertanya apakah ini fenomena tertangkap tangan atau sebuah jebakan,” ujarnya, saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Namun, Nawawi enggan mengungkap kasus apa yang dimaksudnya, karena menurutnya kasus tersebut kini sedang dalam proses peninjauan kembali.

“Saya tidak bisa ungkapkan karena saya masih terikat kode etik kehakiman,” tegasnya.

• LIVE STREAMING Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK, Ini Jadwal Lengkapnya

Nawawi mengkritik KPK saat ini hanya berfokus pada masalah penindakan dibandingkan pencegahan, dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ia juga menyebut koordinasi KPK lemah dalam pencegahan korupsi.

“Kalau mau mencegah di depan bisa misal hubungi dulu ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung (MA)."

• Jokowi Bakal Bangun Istana dan Mekarkan Wilayah Papua, Natalius Pigai: Yang Minta Siapa?

"Sampaikan bila ada hakim yang susah dikasih tahu."

"Kami di MA sakit dengan model begitu, sebelumnya terima penghargaan dari Presiden tapi yang lain tiba-tiba kena OTT, langsung jeblok.”

“OTT sama sekali tidak mencerminkan indeks persepsi korupsi publik,” ucapnya.

• Neta S Pane Jelek-jelekkan KPK di Hadapan Komisi III DPR, Sebut Novel Baswedan Pegawai Bermasalah

Di sisi lain, menurutnya, jika OTT dilanjutkan, bisa berpengaruh negatif terhadap sektor lain pembangunan di Indonesia, termasuk ekonomi.

“Kalau lihat di Indonesia ada orang ditangkap tiga kali sehari akan ada persepsi sudah tidak ada orang baik di Indonesia, bisa menghambat investor masuk."

"KPK hanya berhenti di OTT, tidak kemudian bangun sistem, padahal OTT harus disempurnakan,” ulasnya.

• Calon Pimpinan Ini Sebut Wadah Pegawai KPK Masalah dan Merasa Seperti di Awan-awan

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/9/2019).

Fit and proper test ini dilakukan setelah sebelumnya 10 capim KPK itu menyeselesaikan uji pembuatan makalah di Komisi III DPR pada Selasa (10/9/2019) kemarin.

Proses uji kepatutan dan kelayakan menjadi dua gelombang.

• 10 Calon Pimpinan KPK Harus Teken Surat Pernyataan Bermeterai, Setuju Atau Tidak Revisi UU KPK

Pertama, 5 Capim KPK lebih dahulu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini.

Mereka adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Djoyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Lima nama berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis (12/9/2019) besok.

• Konferensi PostgreSQL 2019 di Bali, Darah Segar Pertumbuhan Ekosistem Open Source di Indonesia

Mereka adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Firli Bahuri, dan Roby Arya.

Komisi Hukum DPR diharapkan mempertimbangkan Koalisi Masyarakat Sipil dalam menguji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK.

Komisi III diminta menggali lebih jauh tiap-tiap calon dalam seleksi ini.

• Selain Bangun Istana, Jokowi Juga Kabulkan Permintaan Pembentukan Provinsi Baru di Papua

"Temuan-temuan yang selama ini sudah disuarakan oleh masyarakat sipil harapannya dapat diambil oleh DPR."

"Untuk dijadikan bahan serta pertimbangan di fase fit and proper test calon pimpinan KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

ICW mengingatkan Komisi III memperhatikan aspek integritas dan pemahaman calon terhadap desain besar KPK dan pemberantasan korupsi.

• Tanjakan Emen Makan Korban Lagi, Satu Orang Meninggal Gara-gara Truk Oleng

Hal itu diminta untuk digali lebih jauh.

"Terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK tentu kita berharap agar aspek integritas, pemahaman terkait desain besar KPK serta pemberantasan korupsi di masa depan."

"Dan rekam jejak dapat digali lebih jauh oleh DPR," tuturnya.

• BREAKING NEWS: Jokowi Janji Bangun Istana Presiden di Papua Tahun Depan

ICW sebelumnya tidak datang ke Komisi III dalam dengar pendapat umum dalam proses uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK.

Kurnia mengatakan, tidak ada undangan resmi yang datang ke kantor ICW.

"Pada dasarnya undangan secara resmi dari Komisi III DPR RI setelah di cek tidak ada datang ke kantor ICW," katanya.

• Jokowi Janji Segera Pekerjakan Seribu Sarjana Asal Papua di BUMN dan Perusahaan Swasta Besar

Uji kepatutan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.

Berikut ini jadwal lengkap uji kepatutan dan kelayakan 10 Capim KPK di Komisi III DPR:

Rabu 11 September 2019

1. Nawawi Pomolango, pukul 10.00 - 11.30 WIB.

2. Lili Pintauli Siregar, pukul 11.30 - 13.00 WIB.

3. Sigit Danang Djoyo, pukul 14.00 - 15.30 WIB.

4. Nurul Ghufron, pukul 15.30 - 17.00 WIB.

5. I Nyoman Wara, pukul 17.00 - 18.30 WIB.

Kamis 12 September 2019

1. Alexander Marwata, pukul 10.00 - 11.30 WIB.

2. Johanis Tanak, pukul 11.30 - 13.00 WIB.

3. Luthfi Jayadi Kurniawan, pukul 14.00 - 15.30 WIB.

4. Firli Bahuri, pukul 15.30 - 17.00 WIB.

5. Roby Arya, pukul 17.00 - 18.30 WIB. (Rizal Bomantama)