Kritik Pin Emas DPRD DKI, Ketua Umum PSI: Kalau Diganti Bahan Lain Wibawa dan Otoritasnya Berkurang?

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) secara tegas mengkritik pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Ketua Umum PSI Grace Natalie memandang pin anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu dibuat dari logam mulia atau emas.

Menurut Grace Natalie, penggunaan bahan lain selain emas sebagai pin tak akan menurunkan kewibawaan anggota DPRD DKI Jakarta.

• Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Cara Pemerintah Cegah Spekulan Tanah

"Terserah bagaimana menanggapi. Tapi buat kami sayang aja," ujar Grace Natalie di Jakarta, Kamis (22/8/2019) malam.

"Di saat kita masih punya banyak PR, ada anggaran yang nilainya fantastis 1 miliar lebih untuk pin emas 24 karat anggota dewan," sambungnya.

"Apa harus emas? Apa kalau diganti dengan bahan lain berkurang wibawa dan otoritasnya?"

• Bekasi dan Depok Ingin Masuk Jakarta, Anies Baswedan: Kenapa pada Ingin Gabung Ya?

"Kan tidak. Dan kenapa uang sebanyak itu dipergunakan yang tidak turun ke bawah, ke masyarakat?" Tambahnya.

Lebih lanjut, Grace Natalie mengatakan anggaran sebanyak itu lebih baik diarahkan kepada kegiatan yang langsung menyentuh warga Jakarta.

"Kita sepakat dan saya menghormati temen yang ingin kembalikan. Buat kami ini komitmen."

• Moeldoko: Ada Kelompok yang Terganggu dan Cemas Lihat Papua Maju

"Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang diperoleh dengan susah payah dari pajak mayarakat. Agar uang kembali ke masyarakat," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengungkapkan, pin emas yang diberikan kepada anggota Dewan, sejatinya sebagai atribut bagi mereka.

“Atribut itu enggak semua orang dapat atrbitut kayak gitu, enggak semua orang."

"Kalau nggak menjabat anggota dewan enggak dapat atribut itu,” ucap Yuliadi, Kamis (22/8/2019).

• Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Cara Pemerintah Cegah Spekulan Tanah

Pin emas yang diberikan kepada anggota dewan tersebut bersifat pribadi.

Sehingga. diharapkan mereka memakai selama menjabat sebagai anggota dewan.

“Ya kita harapkan mereka gunakan sesuai dengan pin yang mereka peroleh, misal ketika ada kunjungan ke lapangan,” ujar Yuliadi.

• Bekasi dan Depok Ingin Masuk Jakarta, Anies Baswedan: Kenapa pada Ingin Gabung Ya?

Namun demikian, anggota dewan juga diperbolehkan memakai pin emas imitasi atau replika.

“Boleh, takutnya hilang, ini kan mahal. Kalau meraka kerja takut hilang,” katanya.

Apalagi, Yuliadi beralasan pengadaan pin emas sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk mengadakannya.

• Moeldoko: Ada Kelompok yang Terganggu dan Cemas Lihat Papua Maju

“Iya (DKI Jakarta mampu). Itu kan jelas ada (di Permendagri),” jelas Yuliadi.

Yuliadi menerangkan, pengadaan pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta sudah ada sejak lama.

“DPRD sebelumnya sudah ada ini (pin emas), yang mereka pakai waktu 2014-2019 juga dapet mereka. Setiap pergantian dapet,” beber Yuliadi.

• Indonesia Cuma Punya Delapan Mobil Kepresidenan, Itupun Dibagi Dua untuk Wapres

Menurut Yuliadi, pengadaan pin emas merupakan perputaran lima tahunan yang biasa dilakukan setiap kali ada pergantian periode anggota dewan.

Saat disinggung mengenai pin yang harus terbuat dari emas, Yuliadi mengatakan hal itu sudah dilakukan sejak lama di mana pin yang diberi terbuat dari emas.

“Memang gitu (pin emas). Kan udah berpuluh-puluh tahun loh ini,” cetus Yuliadi.

• BREAKING NEWS: Pemerintah Putuskan Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta

Yuliadi sendiri mengaku tidak mendapat pin emas seperti anggota dewan yang lain.

Sebab, Yuliadi adalah pejabat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya enggak dapet, kan khusus anggota dewan."

• Bus Trans Patriot Mulai Beroperasi di Dua Rute Baru, Ini Jalur Lengkap Pemberhentiannya

"Kita kan kalau di struktur anggota DPRD, Sekwan pejabat yang dtunjuk ngurusin DPRD, pejabat struktural dari PNS,” tuturnya.

Yuliadi mengaku baru kali ini ada penolakan dari anggota dewan terpilih perihal pin emas.

Ia pun akan berkoordinasi terkait penolakan itu.

• Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental, Jangan Beli Baru

“Kalau mereka nolak ya nanti kita akan lapor Pak Ketua (DPRD),” ucapnya.

Yuliadi mengatakan, untuk sementara pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut jika memang nantinya ada penolakan.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan ke depannya.

• Sering Mogok, Mobil Dinas Jokowi Bakal Diganti

“Kalau ditolak saya minta bikin surat mereka enggak terima. Jadi biar saya nggak disalahin."

"Saya harus siapin apa yang harus mereka gunakan,” ucap Yuliadi.

Sementara, terkait adanya kemungkinan pin emas tersebut dijual dikemudian hari, Yuliadi menegaskan hal tersebut sudah merupakan ranah pribadi.

• Pin Emas DPRD DKI Ternyata Cuma Atribut untuk Membedakan Anggota Dewan dari Masyarakat Biasa

“Itu kita serahkan, kita terapkan untuk mereka bekerja."

"Kalau mereka jual urusan pribadi. Tapi diharapkan mereka pakai selama menjabat sebagai anggota dewan,” paparnya.

Menurutnya, ketika pin emas itu sudah diberikan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing.

• Rahmat Effendi Bakal Gelar Survei, Ia Yakin 70 Persen Warga Kota Bekasi Ingin Gabung ke Jakarta

Pin emas itu semata-mata atribut membedakan masyarakat dengan anggota dewan saat bekerja.

“Kalau mereka enggak mau pakai emas ya terserah saja."

"Kalau Korpri kan banyak di mana-mana, tapi kalau lambang DPRD kan enggak sembarangan, agak susah,” bebernya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar untuk anggota DPRD DKI Jakarta terpilih.

• Gugat PLN, Azas Tigor Nainggolan Minta Ganti Rugi Rp 6.500

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, dirinya lebih memilih membeli replika pin DPRD DKI dari online shop.

Apalagi, harganya cukup terjangkau dan mudah didapat.

• Awal Bentrok di Asrama Mahasiswa Papua Versi Ormas di Surabaya: Cuma Ini Tegakkan Merah Putih

Langkah ini mereka ambil sebagai bentuk nyata PSI menolak penghambur-hamburan uang negara.

"Membuat sendiri saja."

"Replika banyak kok, di online shop banyak sekali," ucapnya, saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

• Effendi Simbolon Duga Tokoh Ini Ada di Balik Rusuh Papua Barat

"PSI menolak penghamburan uang negara, itu saja sih intinya," imbuhnya.

Kata Rian Ernest, PSI bakal mendiskusikan lebih dahulu apakah menolak pin emas itu sedari awal saat diberikan.

Atau, menerimanya dulu baru kemudian mengembalikannya.

• Dituding Jadi Pemicu Kerusuhan di Papua Barat, Ormas di Surabaya: Ada yang Melintir di Media Sosial

"Kami belum diskusi apakah terima dulu atau kembalikan, atau dari awal tidak kita terima," katanya. (Fransiskus Adhiyuda)