Risma Jadi Menteri Atau Dibawa ke DKI? Ini Kata Sekjen PDIP

WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini terus diisukan masuk bursa calon menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini naik ojek online saat menghadiri Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (8/8/2019). 

WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini terus diisukan masuk bursa calon menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Risma juga disebut-sebut bakal dimajukan di Pilkada DKI, 2024 mendatang.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, persoalan menteri merupakan kewenangan Presiden.

Ternyata Dulu Bekasi Masuk Wilayah Jakarta, Lalu Keluar Gara-gara Belanda

"Menteri itu dari Pak Presiden yang punya hak prerogatif, dan kemudian Ketua PDIP Ibu Mega," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

"Nah, bagaimana tinggal kita lihat pembicaraan-pembicaraannya, tunggu aja nanti," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sosok Risma layak atau tidak menjadi menteri.

Minta Jokowi Bentuk Kementerian Adat, ‎Staf Khusus Presiden: Papua Butuh Dihargai

Ia juga menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengakui keberhasilan Risma saat memimpin Kota Surabaya selama hampir dua periode.

"Itu masyarakat yang menilai nanti. Parpol kan mendengarkan bagaimana suara rakyat."

"Dan parpol kemudian mencalonkan setelah kami masukan dalam struktur, kami lakukan survei, dan kami lakukan pemetaan terhadap kualifikasi pada parpol."

Ditawarkan Masuk Jakarta, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Segera Gelar Referendum

"Tapi kan penilaian masyarakat kan bagus di Surabaya. Ibu Mega juga menilai Ibu Risma bagus di Surabaya," papar Hasto Kristiyanto.

Sedangkan terkait Risma yang digadang-gadang maju Pilkada DKI 2024, Hasto Kristiyanto menilai hal itu masih perlu dibahas dengan parpol koalisi.

PDIP, kata Hasto Kristiyanto, akan menyiapkan calon pemimpin terbaik untuk maju di pilkada.

Anda Korban Pemadaman Listrik Massal? Begini Cara Cek Besaran Kompensasi dari PLN

"Nantilah, Pilkada DKI kan masih 2024. Pilkada DKI masih sangat lama."

"Karena pilkada kan hanya ada di tahun 2020 kemudian 2024. Kan berdasarkan UU Pilkadanya kita sudah komit," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved