Ahok Jawab Isu Gantikan Risma Jadi Wali Kota Surabaya, Ini Tugas yang Diberikan PDIP kepadanya

PEMILIHAN Wali Kota Surabaya baru akan digelar tahun depan.

Namun, sejumlah nama calon pengganti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mulai disebut-sebut.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok banyak disebut bisa jadi sosok potensial di Pilwali Surabaya 2020.

• Ternyata Dulu Bekasi Masuk Wilayah Jakarta, Lalu Keluar Gara-gara Belanda

Nama Ahok memang banyak jadi perbincangan publik di Kota Surabaya.

Menanggapi hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ikut angkat bicara.

Menurut Ahok, dirinya tak mungkin ditugaskan partai untuk hijrah ke Surabaya meneruskan kepemimpinan Risma yang hampir purna.

• Minta Jokowi Bentuk Kementerian Adat, ‎Staf Khusus Presiden: Papua Butuh Dihargai

"Saya sudah bilang itu tidak mungkin saya ditugaskan jadi Wali Kota Surabaya," kata Ahok kepada TribunJatim.com saat ditemui di Surabaya, Senin (19/8/2019).

Sebagai partai pemenang di Surabaya, Ahok meyakini PDI Perjuangan memiliki segudang kader yang mumpuni, untuk dapat diamanahi tugas maju dan bertarung di gelaran Pilwali Surabaya 2020.

"Kader-kader masih banyak yang baik-baik," ucap Ahok.

• Ditawarkan Masuk Jakarta, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Segera Gelar Referendum

Apalagi, ucap Ahok, dirinya diberi tugas lain oleh partai besutan Megawati Sukarnoputri itu.

Sehingga, tak mungkin dirinya akan dikirim ke Kota Surabaya untuk meneruskan sukses PDI Perjuangan mengantarkan kadernya di kursi Wali Kota.

"Saya ditugaskan partai untuk mengajar di sekolah politik," ungkap Ahok.

• Anda Korban Pemadaman Listrik Massal? Begini Cara Cek Besaran Kompensasi dari PLN

Bursa nama pengganti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang kian memanas, setelah beberapa orang menyatakan diri bakal maju di Pilwali Surabaya.

Kini, ditambah lagi kemunculan nama Ahok yang turut memanaskan bursa menuju Surabaya 1.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, lantas angkat bicara saat namanya disebut-sebut masuk dalam bakal bursa Pilwali Surabaya 2020.

• Kepala Suku Papua: Bakar Fasilitas Umum Sama Saja Bakar Rumah Sendiri

Ahok menuturkan, belum ada penugasan menjadi kepala daerah, terkhusus Calon Wali Kota Surabaya, untuk menggantikan masa jabatan Tri Rismaharini dua tahun lagi, 2021.

"Sampai saat ini belum ada perintah disuruh menjadi kepala daerah, tidak ada, bukan belum ada," kata Ahok seusai mengisi materi "Dari Aku untuk Indonesia", di UK Petra Surabaya, Senin (19/8/2019).

Saat disinggung namanya masuk bakal bursa Pilwali Surabaya 2020, Ahok BTP mengaku tidak mungkin kembali menjabat sebagai kepala daerah.

• Permintaan Anies Baswedan kepada Pelaku Industri: Rekrut Lulusan SMK Jakarta!

"Saya bilang itu tidak mungkin, tidak mungkin saya ditugaskan jadi Wali Kota Surabaya," paparnya.

Sebab, menurutnya, masih banyak kader-kader partai yang berpotensi untuk menjadi Calon Wali Kota Surabaya.

Terlepas dari sambutan di Surabaya menggadang-gadangkan namanya masuk bakal bursa Pilwali Surabaya 2020, Ahok menegaskan tidak ada penugasan partai.

• Manokwari Rusuh, Gubernur Papua Barat Tuntut Wakil Wali Kota Malang Minta Maaf

"Saya sebagai kader partai ikuti perintah partai sampai saat ini tidak ada di kepala daerah," tegasnya.

Sebelumnya, Tri Rismaharini mengaku tidak memiliki keinginan untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Sebab, Risma menegaskan masih ingin menuntaskan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya.

"Enggak (jika ditawarkan kursi menteri), aku kan masih belum selesai jadi wali kota," kata Risma di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

• Ternyata Dulu Bekasi Masuk Wilayah Jakarta, Lalu Keluar Gara-gara Belanda

"Jadi saya harus selesaikan dulu ya jadi wali kota. Ya karena apa pun lah, meskipun tinggal 2 persen kemiskinan, aku bisa nurunkan."

"Tapi kan tidak bisa kemudian aku tinggalkan itu. Jadi biar selesaikan dulu," imbuhnya.

Namun, Risma mengaku belum ada komunikasi penawaran menjadi menteri.

• Minta Jokowi Bentuk Kementerian Adat, ‎Staf Khusus Presiden: Papua Butuh Dihargai

"Belum, siapa yang nawarin?" Tanyanya.

Meski begitu, Risma menyatakan bukan berarti akan siap jadi menteri jika masa jabatan wali kotanya selesai.

Risma memastikan tak pernah meminta jabatan atau posisi apa pun.

• Ditawarkan Masuk Jakarta, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Segera Gelar Referendum

"Bukan gitu, aku tidak tahu. Ya karena aku tidak pernah minta jabatan itu."

"Karena itu enggak boleh, menurut aku itu, di agamaku tidak boleh minta itu (jabatan)," jelasnya.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, siapa nama-nama menteri yang bakal dipilih Presiden Jokowi masuk dalam kabinetnya, dinanti-nanti banyak pihak.

• Anda Korban Pemadaman Listrik Massal? Begini Cara Cek Besaran Kompensasi dari PLN

Tak ayal, daftar nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid ll, kembali beredar di grup WhatsApp.

Nama-nama itu diklaim diputuskan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (4/8/2019) lalu.

• Daftar Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin Beredar Lagi, Ada Nama Fadli Zon!

Foto yang beredar menunjukkan selembar kertas dan terdapat stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA.

Dalam selembar kertas tersebut, tertulis Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabiner Kerja Jilid ll Periode 2019-2024.

Tertulis juga, rapat dipimpin Presiden Jokowi dan Sekretaris Rapat Pramono Anung di Ruang Garuda Istana Bogor, Minggu (4/8/2019).

• Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PDIP, Megawati: Tugas Berat

Ada pun yang hadir ditulis wapres terpilih Maruf Amin, ketua umum partai koalisi, dan sekretaris jenderal partai koalisi.

Berikut ini susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin yang beredar di medsos tersebut:

Presiden: Joko Widodo

Wakil Presiden: Maruf Amin

Menteri Kabinet

Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung Wibowo

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Hendrawan Supratikno

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Susi Pudjiastuti

Menteri Perhubungan: Rusdi Kirana

Menteri Kelautan dan Perikanan: Agus Suherman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Faisal Basri

Menteri Pariwisata: Triawan Munaf

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Ryamizard Ryacudu

Menteri Dalam Negeri: Ganjar Pranowo

Menteri Luar Negeri: Dino Patti Djalal

Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Mahfud MD

Menteri Komunikasi dan Informatika: Semuel Abrijani Pangerapan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Heru Budi Hartono

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini Soemarno

Menteri Keuangan: Muhammad Chatib Basri

Menteri BUMN: Ririel Ardiansyah

Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari

Menteri Perindustrian: Bahlil Lahadalia

Menteri Perdagangan: Fadli Zon

Menteri Pertanian: Spudnik Sujono Kamino

Menteri Ketenagakerjaan: Muhammad Hanif Dhakiri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono

Menteri Lingkungan Hidup dan Perikanan: Tsamara Amany Alatas

Menteri Agraria dan Tata Ruang: Adian Napitupulu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Yudi Latief

Menteri Agama: Komaruddin Hidayat

Menteri Kesehatan: Daeng M Faqih

Menteri Sosial: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Najwa Shihab

Menteri Pendidikan Nasional: Syawal Gultom

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Kadarsah Suryadi

Menteri Pemuda Dan Olahraga: Erick Thohir

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

Pejabat Setingkat Menteri

Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis

Panglima TNI: Jenderal Andhika Perkasa

Kapolri: Jenderal Mohammad Tito Karnavian

Sekretaris Kabinet: Johan Budi SP

Kepala Negara Pemerintah Non Kementerian

Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan

Kepala Badan Penanaman Modal: Thomas Trikasih Lembong

Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Addie Muljadi Sumaatmadja

Kepala Lembaga Non Struktural

Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf yang namanya masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll sebagai Menteri Pariwisata, secara tegas menyatakan hal tersebut kabar bohong.

"Big hoax (bohong besar)," ujar Triawan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

• Megawati Bicara Kabinet, Katanya yang Muda dan Pintar Belum Tentu Jaminan Berhasil di Pemerintahan

Pada Minggu (4/8/2019) lalu, Presiden Jokowi memang mengadakan gathering untuk para menteri, kepala lembaga, dan mantan menteri bersama keluarga di Istana Bogor.

Menurut Triawan, kegiatan gathering berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa.

"Ini kerjaan orang iseng (sebar kabar bohong soal susunan menteri)."

• Kronologi KPK Ciduk Anggota DPR Asal PDIP Sepulang dari Bali, Terkait Suap Impor Bawang Putih

"Waktu ada event di Sentul pun hoaks yang sama disebar. Katanya ada rapat yang seperti itu (menentukan menteri)."

"Di surat hoaks ada nama Pramono Anung, padahal beliau tidak ada di Sentul," tutur Triawan. (Yusron Naufal Putra)