Ibu Kota Pindah
Di Depan DPR dan DPD, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan
PRESIDEN Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
lihat foto
Moeldoko menegaskan pihaknya masih diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan lokasi Ibu Kota baru.
"Sepertinya dalam rapat terakhir dengan tim, masih diberi tugas lagi untuk memberikan, menganalisa lebih dalam lagi," tuturnya.
Sebelumnya saat bertemu pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019), Jokowi mengungkap informasi pemindahan ibu kota akan disampaikan dalam pidato kenegaraan.
• Daftar Lengkap 12 Tersangka Kasus Korupsi KTP Elektronik yang Bergulir Sejak 2014
Pidato kenegaraan akan dibacakan pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2019.
"Ada satu-dua hal yang belum selesai."
"Kalau itu sudah bisa ditangani Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), akan saya sampaikan dalam pidato kenegaraan," kata Jokowi saat makan siang bersama pimpinan media massa.
• Ini Isi Lengkap Instruksi Anies Baswedan tentang Upacara Bendera di Pulau Reklamasi
Jokowi juga menyatakan, rencana menyampaikan informasi tentang pemindahan ibu kota juga bergantung pada kesiapan Bappenas.
"Kita tunggu saja hari-hari ini Bappenas menangani hal itu," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8/2019).
• BREAKING NEWS: Untuk Ketiga Kalinya Pesinetron Rio Reifan Diciduk Polisi karena Pakai Narkoba
Ratas dengan tema rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama.
Sebelumnya, rapat serupa pernah pula digelar pada Senin (29/4/2019) lalu.
• Rocky Gerung Bilang di Luar Negeri Posisi Oposisi Setara Perdana Menteri
Hingga berita ini ditulis, ratas masih berlangsung.
Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Kepala KSP Moeldoko.
• Rocky Gerung: Demokrasi Tidak Memerlukan Persatuan
Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
