Siswa Baru
Disdik Membantah Kota Bekasi Melakukan Intervensi Permendikbud Soal Jumlah Siswa
Pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi berdalih, Wali Kota Bekasi sebagai kepala daerah setempat menggunakan hak diskresinya.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Selain itu, mereka berorasi agar semua kebijakan Walikota dalam PPDB jangan sampai memberangus sekolah swasta.
• Palang Pintu Elektronik Terkait Perparkiran di UI Depok Membuat Kendaraan Tidak Bebas Lalu Lalang
• Pihak Satnarkoba Mengampanyekan Milenial Cerdas Tanpa Narkoba Digelar di SMA Pangudi Luhur
• Terungkap Ini Dia 5 Bandara Paling Berbahaya di Dunia Bukan Hanya Ada di Komik yang Merupakan Fakta
Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ayung Sardi Dauly mengatakan, aspirasi teman-teman SMP, SMA dan SMK swasta meminta jangan ada dikotomi negeri dan swasta.
Disdik jangan hanya mengurusin sekolah negeri saja, dan melupakan sekolah swasta.
"Disdik hanya ngurusin negeri padahal kan di Undang-undang hanya diatur menyelenggarakan pendidikan, bukan pendidikan negeri."
"Pendidikan kan diselenggarakan masyarakat mereka enggak mau bantu, padahal kita kan membantu kebutuhan pendidikan di Kota Bekasi," kata Ayung, di lokasi, Selasa (16/7/2019).
Pihaknya menyoroti kebijakan Wali Kota karena dinilai asal membuka Unit Sekolah Baru (USB) secara mendadak.
"Ada yang lucu tahun ini, masa ada sekolah baru berdiri hanya dengan nota dinas."
"Udah gitu, gedung masih kosong dan belum ada fasilitas apapun pengajarnya aja masih nginduk ke sekolah negeri lain," ungkapnya.
• Trio Tersangka Pablo Benua dkk dalam Kasus Bau Ikan Asin Jalani Pemeriksaan Tes Urine
• Kalangan DPRD DKI Mengapresiasi Usulan Anies Baswedan Soal Rencana Jakarta Gelar Formula E 2020
"Sementara, kita swasta, untuk menerima swasta, harus studi kelayakan, verifikasi, harus keluar izin dulu baru terima siswa," katanya.
BMPS juga menyoroti waktu pelaksanaan PPDB yang terlalu mepet dengan tanggal waktu masuk sekolah.
"Ini kan ada PPDB tahap kedua, jadi mepet ke tanggal awal masuk sekolah."
"Kita enggak kebagian siswa yang daftar karena pada tunggu hasil sekolah negeri," ujarnya.
Sekitar tiga jam melakukan aksi, akhirnya perwakilan mereka diajak masuk untuk bertemu sejumlah pejabat Pemkot Bekasi.
Mulai Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun Kesbangpol Kota Bekasi.
"Tadi, kita ketemu, tapi bukan sama Wali Kota."
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/adanya-intervensi-kepala-daerah.jpg)