Sekjen: Partai NasDem Tidak akan Merendahkan Diri dengan Sodorkan Nama Calon Menteri kepada Jokowi

PARTAI NasDem memastikan tidak akan menyodorkan nama untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan, partainya menyerahkan seluruh keputusan terkait kabinet, kepada Jokowi selaku presiden terpilih.

"NasDem tidak akan merendahkan diri dengan menyodorkan nama," kata Johnny G Plate di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

• Sebelum Bertemu Jokowi, Prabowo Kirim Surat Beramplop Agak Tebal kepada Amien Rais

"Di 2014 kami tidak menyodorkan nama, 2019 kami juga tidak menyodorkan nama," sambungnya.

Meski begitu, Johnny menyebut banyak kader NasDem yang potensial mengisi jabatan menteri.

Sebab, ia menyebut NasDem banyak diisi oleh kader kalangan profesional.

• Siswa Baru Meninggal Akibat Dugaan Aksi Kekerasan Saat MPLS, Ada Luka Memar di Tubuh Korban

Jhonny menegaskan, NasDem sangat menghormati seluruh hak prerogatif presiden.

NasDem, kata Johnny, konsisten tak ingin mencampuri struktur kabinet, nomenklatur kementerian, dan nama-nama anggota kabinet.

"Itu sepenuhnya diserahkan ke Presiden Jokowi. Kami tahu dan sadar sepenuhnya untuk menjaga soliditas pemerintahan," tuturnya.

• Pertemuan Jokowi dan Prabowo Sinyal Rileksnya Hubungan Akibat Persaingan Politik

Soal menteri dari kalangan muda, Johnny menyebut banyak kader muda NasDem yang berpotensi mengisi posisi tersebut. Salah satunya, Prananda Surya Paloh.

Menurutnya, hal itu tercermin dari pengalaman Prananda selama ini.

Karena, Prananda pada periode 2014-2019 kemarin sempat duduk di Komisi I DPR.

• Pidato Lengkap Jokowi dan Prabowo di Stasiun MRT: Tidak Ada Lagi yang Namanya Cebong dan Kampret

Selain itu, putra Surya Paloh itu juga mengemban jabatan Ketua Garda Pemuda NasDem.

"Jadi, pengalaman di dalam mengelola organisasi dan sebagai bagian dari pembuat undang-undang sudah cukup panjang."

"Di samping itu dia (Prananda) juga profesional di bidang usaha," jelasnya.

• Ferdinand Hutahaean Bilang Pertemuan Jokowi dan Prabowo Pasti Sisakan Residu yang Harus Diwaspadai

Kendati demikian, Johnny menegaskan kembali NasDem tak pernah menyodori nama Prananda kepada Jokowi.

"Secara kelakar beberapa nama disebutkan. Saya pun menyebutkan beberapa kali pada saat ditanya tokoh-tokoh potensial generasi muda di Partai NasDem."

"Bukan tokoh-tokoh yang kami kirim ke Pak Jokowi untuk menjadi anggota kabinet," paparnya.

• Setelah Bertemu Jokowi, PKS Sarankan Prabowo Deklarasi #KamiOposisi Jika Tak Mau Kecewakan Pendukung

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

• Prabowo Ajukan Kasasi Lagi ke MA, Yusril Ihza Mahendra Bilang Sangat Aneh

Ia lantas ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?

Jokowi menjawab banyak. Namun, dia enggan membocorkan siapa saja menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi Kabinet Kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," ucapnya.

• Ajukan Kasasi Lagi ke MA Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2019, Kubu Jokowi Bilang Prabowo Tak Ikhlas

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri adalah PKB, NasDem, hingga PPP.

Sebelumnya, sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

• Ini Daftar Enam Suporter Tewas Akibat Rivalitas Persija dan Persib, Jangan Ada Korban Lagi!

Lantas, bagaimana respons Presiden Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?

"Ya tidak apa-apa. Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9 kan enggak papa. Wong minta aja," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

• BREAKING NEWS: Dua Perampok Toko Emas di Balaraja Tangerang Warga Malaysia

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Pengarah ‎Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Jusuf Kalla mengatakan, keinginan sejumlah parpol itu merupakan hal wajar.

Ini karena parpol tersebut sudah memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Jusuf Kalla menegaskan, partai boleh saja meminta jatah elite di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian.

• Kelebihan Izin Tinggal, Ini Hal-hal yang Bisa Dilakukan Rizieq Shihab Agar Bisa Pulang ke Indonesia

Tapi jangan lupa, keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

• Putri Baiq Nuril Jadi Paskibra di NTB, Tak Ingin Ibunya Dipenjara Saat Kibarkan Merah Putih

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

• Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Tak Dipisahkan dari Tahanan Lain Meski Idap Gangguan Jiwa

"You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” sambungnya.

Kemudian, ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

• Dua Pimpinan KPK Maju Lagi Jadi Calon Komisioner Jilid Lima

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden."

"Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.

• Calon Istri Lebih Tua dari Ibunya, Pemuda Berumur 19 Tahun Ini Gagal Nikahi Janda Usia 59 Tahun

"Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan 10 nama kepada Jokowi untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Hal tersebut diungkapkan Cak Imin saat dirinya mengajak seluruh pimpinan DPW PKB bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

• Siapa Dua Pimpinan KPK yang Maju Lagi Jadi Calon Komisioner Jilid Lima?

"Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ucap Cak Imin.

Sebelumnya, Hendrawan Supratikno enggan menanggapi lebih jauh rencana pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

Ia mengatakan lebih baik fokus terhadap upaya mempertemukan dua tokoh tersebut, ketimbang berbicara peluang Partai Gerindra gabung koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Apalagi, berbicara peluang Partai Gerindra mendapatkan kursi menteri sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

• Gerindra Bilang Jokowi Bakal Bertemu Prabowo Bulan Ini

"Aduh, soal silaturahmi masa langsung bicara itu (kursi menteri)?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

"Yang bicara biarlah nanti ada hal-hal yang dibentuk, karena mengisi kabinet dan lain-lain kan tidak gampang."

"Ini tidak semudah membuat panitia syukuran, kan enggak bisa," sambungnya.

• Sebelum Bocah Ditemukan Tewas di Bak Mandi, Penjual Bubur Raib dari Rumah Kontrakan

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, membentuk struktur kabinet tidaklah mudah, harus dipikirkan secara matang dan meminta saran dari berbagai kalangan.

"Struktur kabinetnya seperti apa, komposisinya seperti apa, program lima tahun ke depan apa. Jadi tidak mudahlah," paparnya.

Joko Widodo-Maruf Amin secara sah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 oleh KPU.

• Waketum Partai Gerindra: Selamat Ya Kangmas Joko Widodo Terpilih Kembali Secara Demokratis

Putusan ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Surat Keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

Jokowi-Maruf Amin ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih lewat perolehan suara 85.607.362 atau 55,50% dari total suara nasional.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, 30 Juni 2019, Ketua KPU Arief Budiman," ucap Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan surat keputusan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda)