Hendropriyono: Tak Pernah Sejarahnya Kudeta Sipil Berhasil Kecuali Didukung TNI-Polri

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta masyarakat tetap tenang jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.

"Enggak ada apa-apa, rakyat tenang saja.‎ Saya yakin kita semua bagaimana pun di lubuk hati adalah nasionalis," ucap Hendropriyono seusai acara buka puasa bersama di kediaman pimpinan DPD Oesman Sapta Odang, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

"Masa kita nggak mau jadi Bangsa Indonesia lagi? Kan enggak mungkin. Ini hanya retorika saja," sambungnya.

• Amien Rais Nilai Wiranto Perlu Dibawa ke Mahkamah Internasional Gara-gara Hal Ini

Menyoal bakal adanya aksi kepung KPU hingga people power, menurutnya jika ingin mencapai kekuasaan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku, itu dinamakan kudeta.

"Kudeta sipil itu tidak boleh. Kudeta sipil pun tidak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI/Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.

Disinggung terkait calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari tidak bakal mengakui hasil rekapitulasi KPU, menurutnya sedari awal pun Prabowo Subianto sudah berujar demikian.

• Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, Takut Diciduk Polisi?

Hendropriyono meyakini tanggal 22 Mei 2019 nanti akan baik-baik saja.

"Kan dari awal, dari sebelum pemilu juga sudah begitu (tidak percaya)," ujarnya.

Sebeleumnya, sebanyak 32 ribu personel gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sejumlah obyek vital nasional lainnya.

• Ini Hasil Penghitungan Suara Internal BPN Prabowo-Sandi, Ternyata Tak Sampai Menang 62 Persen

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengamanan itu akan dilakukan sejak dua hari sebelum 22 Mei 2019, di mana KPU akan mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Aparat kepolisian bersama TNI sedang mempersiapkan kurang lebih 32 ribu personel, dalam rangka untuk melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan tanggal 22," ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

"Artinya tanggal 20 sudah siap semua. Fokus dan sasaran pengamanan yaitu KPU Bawaslu, dan obyek-obyek vital nasional lainnya," imbuhnya.

• Prabowo Tulis Surat Wasiat Setelah Tolak Penghitungan Suara yang Dilakukan KPU, Apa Isinya?

Ia menjelaskan, skema pengamanan yang diterapkan akan dibagi dalam empat ring.

Ring 1, kata dia, adalah Kantor KPU, yang akan digunakan KPU untuk menyampaikan hasil Pemilu 2019 secara terbuka dan diliput oleh seluruh media, dan bisa disaksikan oleh seluruh saksi.

Menurutnya, akan ada pengamanan ketat dan area di ring 1 haruslah clear, sehingga tidak mengganggu proses penyampaian yang akan disampaikan oleh KPU.

• Deja Vu Lagi, Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, Sama Seperti Pilpres 2014

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut, ring 2 mencakup sekitar Gedung KPU, ring 3 halaman Gedung KPU, dan ring 4 jalanan atau wilayah di luar pagar Gedung KPU.

"Kemudian, ring 2 itu sekitar gedung, masih dalam gedung itu juga, masih dalam pengamanan secara ketat," jelasnya.

"Semua yang akan masuk harus betul-betul diverifikasi dengan safety door, diperiksa manual dengan metal detector. Itu penting, sesuai SOP," sambung Dedi Prasetyo.

• Ratna Sarumpaet Bilang Pejabat Publik Tidak Boleh Bohong, Kalau Public Figure Boleh

Tak hanya melakukan pengamanan secara fisik, Polri juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan BSSN, untuk menggencarkan patroli siber di media sosial.

Jenderal bintang satu itu mengatakan, patroli siber dilakukan dalam rangka mengantisipasi serta memitigasi akun-akun yang menyebarkan konten hoaks atau konten berisi provokasi.

"Kita terus akan melakukan kerja sama. Kemenkominfo terus akan melakukan takedown dan pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan konten-konten tentang berita hoaks, dan yang bisa membahayakan kesatuan bangsa," paparnya.

• Ini Alasan Eggi Sudjana Menolak Ditahan, Meski Akhirnya Dimasukkan Juga ke Rutan Polda Metro Jaya

Dedi Prasetyo mengatakan, skema pengamanan ini diterapkan demi mengantisipasi adanya serangan-serangan teroris.

Sebab, kata dia, dari penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu, didapatkan informasi akan ada serangan pada 22 Mei di KPU.

"Karena sudah ada indikasi, beberapa minggu lalu kita sudah menangkap JAD Lampung dan Bekasi," jelasnya.

• Fadli Zon Bikin Sajak Teranyar Berjudul Rakyat Bergerak, Katanya Negeri Ini Makin Rusak

"Pemeriksaan terhadap dua kelompok (teroris) tersebut, mereka sepakat akan melakukan serangan saat massa kumpul di KPU tanggal 22. Ini perlu kita antisipasi secara maksimal," tambah Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mendapatkan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Nusantara, pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) pekan lalu.

"Sampai saat ini sudah ada 6.000 personel Brimob BKO Polda Metro Jaya untuk antisipasi potensi-potensi kerawanan yang ada," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, saat meninjau Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, di Jalan Karang Satria, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Selasa (23/4/2019) sore.

• Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional di 19 Provinsi, Prabowo-Sandi Baru Unggul di Lima Daerah

Ada pun urgensi penambahan personel pengamanan, Gatot menjelaskan hanya untuk bantuan.

"Jadi Brimob itu untuk bantuan saja. Kita kan mengantisipasi kalau ada potensi-potensi kerawanan muncul, kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi," jelasnya.

Gatot membantah adanya peningkatan status keamanan wilayah hukum Polda Metro Jaya, seiring adanya BKO Brimob Nusantara.

• Eggi Sudjana Ditahan, Fadli Zon Ungkap Sembilan Laporannya Tidak Diproses Polisi

"Enggak (status siaga satu), ini hanya untuk membantu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli gabungan, patroli bersama di wilayah Polda Metro Jaya. Dan juga untuk membackup daerah-daerah penyangganya, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang ini," paparnya.

Ada pun personel BKO itu disebr di sejumlah titik potensi rawan seperti Monas, DPR/MPR, dan Kemayoran.

"Tugas BKO itu melaksanakan patroli skala besar, gabungan dengan personel kami, termasuk TNI. Penyebarannya di titik-titik potensi rawan," jelasnya.

• Fadli Zon: People Power Itu Konstitusional

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengaku telah menanyakan ke pihak Mako Brimob terkait pengerahan personel Brimob ke Jakarta.

Namun, dirinya mengakui tidak mendapatkan informasi secara spesifik mengenai jumlah anggota Brimob yang dikerahkan.

"Saya sudah menanyakan ke Kabag Ops Brimob. Kabag Ops Brimob tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik dari asal maupun jumlah Brimob yang dikirim ke sini," tutur Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

• BPN Prabowo-Sandi Sebut Pilpres 2019 Curang, tapi Pileg Tidak

Meski begitu, Dedi Prasetyo membenarkan bahwa pengerahan anggota Brimob ke Jakarta, untuk pengamanan tahapan Pemilu 2019.

Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Jakarta merupakan pusat dan tempat akhir penyelenggaraan Pemilu 2019. Pihak keamanan bakal disiagakan untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu 2019.

"Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta," terang Dedi Prasetyo.

• KPU: Hasil Pemilu 2019 Belum Ditetapkan, yang Ditolak Apanya?

"Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting. Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga," tambah Dedi Prasetyo.

Dedi Prasetyo mengatakan terkait jumlah personel dan teknis pengamanan, pihaknya telah melakukan analisa dan pertimbangan.

"Ini sudah by pertimbangan dan analisa intelijen secara komprehensif," cetus Dedi Prasetyo.

• Ini Syarat dan Tahapan Menukar Uang di IRTI Monas

Ada 100 personel Brimob Polda Kalimantan Barat yang sudah didatangkan ke Jakarta, kemarin, juga dari Brimob Polda Maluku.

Ratusan anggota Brimob dari Polda Jambi dan Maluku juga diberangkatkan ke Jakarta.

Di Jakarta, dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Jambi dan Maluku bakal berjaga mempertebal pengamanan yang sudah ada, hingga penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

• Takkan Bawa Dugaan Kecurangan ke MK, Kubu Prabowo-Sandi Serahkan kepada Rakyat

‎Menyoal adanya penebalan pasukan Brimob dari daerah untuk membantu pengamanan di Jakarta, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, hal tersebut tidak perlu diributkan.

"Biasa saja itu, tidak usah diributkan. Kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini, itu kebijakan Polri," tutur Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Wiranto menjelaskan, kebijakan pergeseran dan penebalan pasukan yang diterapkan Polri, pastinya sudah didahului analisa keamanan dan kerawanan.

• Lebaran Semakin Dekat, Ini Tips Memilih Jasa Layanan Home Care

"Itu kebijakan Polri, tentunya berdasarkan keamanan setempat. Untuk apa? Membuat masyarakat tenteram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," beber Wiranto.

Sedangkan Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Abdul Kadir Karding menilai, pengerahan personel Brimob ke Jakarta, merupakan upaya antisipasi agar negara dalam tetap kondisi aman dan nyaman seusai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

"Bisa jadi dasar instruksi itu memang pasca-pemilu ini ada dinamika demokrasi yang relatif anget," kata Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Selasa (23/4/2019).

• Said Didu Belum Tertarik Jadi Politikus Setelah Lepas Status PNS

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pengerahan pasukan itu juga dilakukan mengingat adanya upaya provokasi secara masif untuk tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ada upaya penghasutan dilakukan sekelompok pihak guna menyatakan pemilu curang dan bertujuan menggerakkan massa atau people power.

"Apa pun ini, negara tidak boleh kita pertaruhkan. Keamanan itu menjadi yang amat penting," ucap Abdul Kadir Karding.

• Tak Cuma Air, Anies Baswedan Sebut Bogor Juga Kirim Sampah ke Jakarta

Lebih lanjut, Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden memberikan satu panduan atau perintah kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan ketertiban.

"Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh Presiden agar negara tetap aman, rakyat tetap bisa bekerja," cetus Abdul Kadir Karding.

Sebanyak 10 ribu personel Brigade Mobil (Brimob) akan berada di DKI Jakarta untuk pengamanan setelah pemungutan suara Pemilu 2019.

• Peraturan Memborgol Tahanan Sudah Ada Sejak 2012, Ini Alasan KPK Baru Menerapkannya Tahun 2019

Mabes Polri saat ini menarik bertahap sekitar 6.200 personel Brimob dari tiga Kepolisian Daerah (Polda) untuk perbantuan pengamanan ibu kota negara.

Dari data yang dihimpun, kedatangan personel Brimob dari daerah-daerah tersebut bergiliran.

Pada Senin (22/4/2019) pagi sekitar 100 personel Brimob dari Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tiba di Jakarta.

• Dinas LH Kabupaten Bekasi Siap Bersihkan Kali Pisang Batu, Syaratnya Warga yang Angkut Sampah

Ratusan personel tersebut kini berada di kawasan Jakarta Utara (Jakut) untuk pengamanan.

Dari Polda Bali, personel dengan jumlah yang sama berangkat dari Pulau Dewata menuju Tangerang.

Dari Polda Maluku, sekitar 200 anggota Brimob juga diterbangkan ke Jakarta. (*)