Pemilu 2019
20 Mei, 32 Ribu Aparat TNI-Polri Sudah Standby di KPU, Bawaslu, dan Obyek Vital Nasional
SEBANYAK 32 ribu personel gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Kantor KPU, Bawaslu, dan sejumlah obyek vital nasional lainnya.
"Apa pun ini, negara tidak boleh kita pertaruhkan. Keamanan itu menjadi yang amat penting," ucap Abdul Kadir Karding.
Lebih lanjut, Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden memberikan satu panduan atau perintah kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan ketertiban.
"Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh Presiden agar negara tetap aman, rakyat tetap bisa bekerja," cetus Abdul Kadir Karding.
• Prabowo Minta Ratusan Petugas KPPS yang Meninggal Divisum, KPU Nilai Tak Hargai Perasaan Keluarga
Sebanyak 10 ribu personel Brigade Mobil (Brimob) akan berada di DKI Jakarta untuk pengamanan setelah pemungutan suara Pemilu 2019.
Mabes Polri saat ini menarik bertahap sekitar 6.200 personel Brimob dari tiga Kepolisian Daerah (Polda) untuk perbantuan pengamanan ibu kota negara.
Dari data yang dihimpun, kedatangan personel Brimob dari daerah-daerah tersebut bergiliran.
• Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama
Pada Senin (22/4/2019) pagi sekitar 100 personel Brimob dari Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tiba di Jakarta.
Ratusan personel tersebut kini berada di kawasan Jakarta Utara (Jakut) untuk pengamanan.
Dari Polda Bali, personel dengan jumlah yang sama berangkat dari Pulau Dewata menuju Tangerang.
• Ternyata Bachtiar Nasir Sudah Jadi Tersangka Sejak Awal 2018, Ini Dua Alat Bukti yang Menjeratnya
Dari Polda Maluku, sekitar 200 anggota Brimob juga diterbangkan ke Jakarta.
Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan pihak kepolisian jangan terlalu bertindak berlebihan, sehingga menimbulkan kesan bahwa kondisi ibu kota tidak aman.
"Saya pikir waspada silakan, jadi terkesan jangan berlebihan gitu ya. Jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di posko pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa (23/4/2019).
• Minta Keturunan Arab Jangan Provokator, Prabowo Cs Sebut Hendropriyono Rasis dan Tak Paham Sejarah
Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, kondisi tersebut kurang baik di mata dunia internasional. Karena, terkesan Indonesia sekarang dalam kondisi gawat darurat.
"Jadi Justru kondisi seperti itu tidak baik dilihat oleh dunia internasional. Dunia internasional kan tidak paham ketika ada simbol-simbol orang bersenjata dan berseragam dikerahkan dalam jumlah yang besar, pasti ada kegawatdaruratan," paparnya.
"Nah, itu justru memperburuk citra Indonesia di dunia internasional cara-cara begitu. Jadi justru harusnya di era demokrasi pola-pola dialogis itu yang dikedepankan," tambahnya.
• Sejumlah Pria Misterius Bermotor Kerap Memotret Baliho Prabowo-Sandi di Bekasi, Lalu Pergi
Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Kuncinya, pemerintah menghadirkan keadilan.
"Kalau pemerintahnya bisa berlaku adil, kalau politik kita itu mempertontonkan politik berkeadilan enggak masalah," katanya.
"Hampir semua teori di dunia ini menyatakan di suatu negara hancur, rusak karena ketidakadilan, maka pemerintah, aparatur, termasuk polisi adalah memastikan keadilan hukum. Jangan menggunakan keadilan hukum untuk kepentingan politik," sambungnya.
Adapun menurut Dahnil Anzar Simanjuntak terkait protes yang disampaikan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, itu merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Tidak ada larangan dalam konsitusi untuk menyampaikan pendapat. (Vincentius Jyestha)