20 Mei, 32 Ribu Aparat TNI-Polri Sudah Standby di KPU, Bawaslu, dan Obyek Vital Nasional

SEBANYAK 32 ribu personel gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sejumlah obyek vital nasional lainnya.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengamanan itu akan dilakukan sejak dua hari sebelum 22 Mei 2019, di mana KPU akan mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Aparat kepolisian bersama TNI sedang mempersiapkan kurang lebih 32 ribu personel, dalam rangka untuk melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan tanggal 22," ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

• Jadwal Ganjil Genap di Pelabuhan Merak dan Bakauheni saat Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019

"Artinya tanggal 20 sudah siap semua. Fokus dan sasaran pengamanan yaitu KPU Bawaslu, dan obyek-obyek vital nasional lainnya," imbuhnya.

Ia menjelaskan, skema pengamanan yang diterapkan akan dibagi dalam empat ring.

Ring 1, kata dia, adalah Kantor KPU, yang akan digunakan KPU untuk menyampaikan hasil Pemilu 2019 secara terbuka dan diliput oleh seluruh media, dan bisa disaksikan oleh seluruh saksi.

• Anggota DPD Ini Bersumpah Seret Wiranto dan Prabowo ke Penjara

Menurutnya, akan ada pengamanan ketat dan area di ring 1 haruslah clear, sehingga tidak mengganggu proses penyampaian yang akan disampaikan oleh KPU.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut, ring 2 mencakup sekitar Gedung KPU, ring 3 halaman Gedung KPU, dan ring 4 jalanan atau wilayah di luar pagar Gedung KPU.

"Kemudian, ring 2 itu sekitar gedung, masih dalam gedung itu juga, masih dalam pengamanan secara ketat," jelasnya.

• Ijtima Aktivis Bakal Digelar, Jokowi dan Prabowo Diundang

"Semua yang akan masuk harus betul-betul diverifikasi dengan safety door, diperiksa manual dengan metal detector. Itu penting, sesuai SOP," sambung Dedi Prasetyo.

Tak hanya melakukan pengamanan secara fisik, Polri juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan BSSN, untuk menggencarkan patroli siber di media sosial.

Jenderal bintang satu itu mengatakan, patroli siber dilakukan dalam rangka mengantisipasi serta memitigasi akun-akun yang menyebarkan konten hoaks atau konten berisi provokasi.

• Rizal Ramli Beberkan Lima Presiden Indonesia yang Tidak Ngotot Mempertahankan Kekuasaan

"Kita terus akan melakukan kerja sama. Kemenkominfo terus akan melakukan takedown dan pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan konten-konten tentang berita hoaks, dan yang bisa membahayakan kesatuan bangsa," paparnya.

Dedi Prasetyo mengatakan, skema pengamanan ini diterapkan demi mengantisipasi adanya serangan-serangan teroris.

Sebab, kata dia, dari penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu, didapatkan informasi akan ada serangan pada 22 Mei di KPU.

• Dituduh Mau Kabur ke Brunei, Kivlan Zen: Mana? Saya Enggak Beli Tiketnya

"Karena sudah ada indikasi, beberapa minggu lalu kita sudah menangkap JAD Lampung dan Bekasi," jelasnya.

"Pemeriksaan terhadap dua kelompok (teroris) tersebut, mereka sepakat akan melakukan serangan saat massa kumpul di KPU tanggal 22. Ini perlu kita antisipasi secara maksimal," tambah Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mendapatkan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Nusantara, pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) pekan lalu.

• Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional, Prabowo-Sandi Baru Unggul di Dua Provinsi Ini

"Sampai saat ini sudah ada 6.000 personel Brimob BKO Polda Metro Jaya untuk antisipasi potensi-potensi kerawanan yang ada," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, saat meninjau Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, di Jalan Karang Satria, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Selasa (23/4/2019) sore.

Ada pun urgensi penambahan personel pengamanan, Gatot menjelaskan hanya untuk bantuan.

"Jadi Brimob itu untuk bantuan saja. Kita kan mengantisipasi kalau ada potensi-potensi kerawanan muncul, kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi," jelasnya.

• Adian Napitupulu Tak Setuju Wiranto Bentuk Tim Asistensi Hukum untuk Kaji Ucapan Para Tokoh

Gatot membantah adanya peningkatan status keamanan wilayah hukum Polda Metro Jaya, seiring adanya BKO Brimob Nusantara.

"Enggak (status siaga satu), ini hanya untuk membantu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli gabungan, patroli bersama di wilayah Polda Metro Jaya. Dan juga untuk membackup daerah-daerah penyangganya, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang ini," paparnya.

Ada pun personel BKO itu disebr di sejumlah titik potensi rawan seperti Monas, DPR/MPR, dan Kemayoran.

• Ketua KPPS Ditemukan Tewas Gantung Diri, Sempat Menghilang Lima Hari

"Tugas BKO itu melaksanakan patroli skala besar, gabungan dengan personel kami, termasuk TNI. Penyebarannya di titik-titik potensi rawan," jelasnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengaku telah menanyakan ke pihak Mako Brimob terkait pengerahan personel Brimob ke Jakarta.

Namun, dirinya mengakui tidak mendapatkan informasi secara spesifik mengenai jumlah anggota Brimob yang dikerahkan.

• Bantah Makar, Kivlan Zen: Masa Bicara Juga Tidak Boleh?

"Saya sudah menanyakan ke Kabag Ops Brimob. Kabag Ops Brimob tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik dari asal maupun jumlah Brimob yang dikirim ke sini," tutur Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Meski begitu, Dedi Prasetyo membenarkan bahwa pengerahan anggota Brimob ke Jakarta, untuk pengamanan tahapan Pemilu 2019.

Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Jakarta merupakan pusat dan tempat akhir penyelenggaraan Pemilu 2019. Pihak keamanan bakal disiagakan untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu 2019.

• Pria Ancam Penggal Kepala Jokowi Warga Palmerah, Ia Kabur ke Rumah Budenya Setelah Video Viral

"Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta," terang Dedi Prasetyo.

"Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting. Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga," tambah Dedi Prasetyo.

Dedi Prasetyo mengatakan terkait jumlah personel dan teknis pengamanan, pihaknya telah melakukan analisa dan pertimbangan.

• Dituduh Makar, Kivlan Zen: Saya Mayjen TNI yang Sudah Punya Kerja Nyata untuk Bangsa Indonesia

"Ini sudah by pertimbangan dan analisa intelijen secara komprehensif," cetus Dedi Prasetyo.

Ada 100 personel Brimob Polda Kalimantan Barat yang sudah didatangkan ke Jakarta, kemarin, juga dari Brimob Polda Maluku.

Ratusan anggota Brimob dari Polda Jambi dan Maluku juga diberangkatkan ke Jakarta.

• Jokowi Serius Pindahkan Ibu Kota, Pencarian Properti di Palangkaraya Melonjak Drastis

Di Jakarta, dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Jambi dan Maluku bakal berjaga mempertebal pengamanan yang sudah ada, hingga penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

‎Menyoal adanya penebalan pasukan Brimob dari daerah untuk membantu pengamanan di Jakarta, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, hal tersebut tidak perlu diributkan.

"Biasa saja itu, tidak usah diributkan. Kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini, itu kebijakan Polri," tutur Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

• Tahun Ini Pemerintah Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Pastikan Tidak Bakal Ada Spekulan Tanah

Wiranto menjelaskan, kebijakan pergeseran dan penebalan pasukan yang diterapkan Polri, pastinya sudah didahului analisa keamanan dan kerawanan.

"Itu kebijakan Polri, tentunya berdasarkan keamanan setempat. Untuk apa? Membuat masyarakat tenteram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," beber Wiranto.

Sedangkan Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Abdul Kadir Karding menilai, pengerahan personel Brimob ke Jakarta, merupakan upaya antisipasi agar negara dalam tetap kondisi aman dan nyaman seusai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

• Ini Tiga Penyebab Terbanyak Petugas KPPS Meninggal Dunia, Paling Banyak Berumur di Atas 50 Tahun

"Bisa jadi dasar instruksi itu memang pasca-pemilu ini ada dinamika demokrasi yang relatif anget," kata Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Selasa (23/4/2019).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pengerahan pasukan itu juga dilakukan mengingat adanya upaya provokasi secara masif untuk tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ada upaya penghasutan dilakukan sekelompok pihak guna menyatakan pemilu curang dan bertujuan menggerakkan massa atau people power.

• Beredar Video Letusan Senjata Api Saat Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, Ini Kata KPU dan Bawaslu

"Apa pun ini, negara tidak boleh kita pertaruhkan. Keamanan itu menjadi yang amat penting," ucap Abdul Kadir Karding.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden memberikan satu panduan atau perintah kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan ketertiban.

"Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh Presiden agar negara tetap aman, rakyat tetap bisa bekerja," cetus Abdul Kadir Karding.

• Prabowo Minta Ratusan Petugas KPPS yang Meninggal Divisum, KPU Nilai Tak Hargai Perasaan Keluarga

Sebanyak 10 ribu personel Brigade Mobil (Brimob) akan berada di DKI Jakarta untuk pengamanan setelah pemungutan suara Pemilu 2019.

Mabes Polri saat ini menarik bertahap sekitar 6.200 personel Brimob dari tiga Kepolisian Daerah (Polda) untuk perbantuan pengamanan ibu kota negara.

Dari data yang dihimpun, kedatangan personel Brimob dari daerah-daerah tersebut bergiliran.

• Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama

Pada Senin (22/4/2019) pagi sekitar 100 personel Brimob dari Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tiba di Jakarta.

Ratusan personel tersebut kini berada di kawasan Jakarta Utara (Jakut) untuk pengamanan.

Dari Polda Bali, personel dengan jumlah yang sama berangkat dari Pulau Dewata menuju Tangerang.

• Ternyata Bachtiar Nasir Sudah Jadi Tersangka Sejak Awal 2018, Ini Dua Alat Bukti yang Menjeratnya

Dari Polda Maluku, sekitar 200 anggota Brimob juga diterbangkan ke Jakarta.

Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan pihak kepolisian jangan terlalu bertindak berlebihan, sehingga menimbulkan kesan bahwa kondisi ibu kota tidak aman.

"Saya pikir waspada silakan, jadi terkesan jangan berlebihan gitu ya. Jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak  di posko pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa (23/4/2019).

• Minta Keturunan Arab Jangan Provokator, Prabowo Cs Sebut Hendropriyono Rasis dan Tak Paham Sejarah

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, kondisi tersebut kurang baik di mata dunia internasional. Karena, terkesan Indonesia sekarang dalam kondisi gawat darurat.

"Jadi Justru kondisi seperti itu tidak baik dilihat oleh dunia internasional. Dunia internasional kan tidak paham ketika ada simbol-simbol orang bersenjata dan berseragam dikerahkan dalam jumlah yang besar, pasti ada kegawatdaruratan," paparnya.

"Nah, itu justru memperburuk citra Indonesia di dunia internasional cara-cara begitu. Jadi justru harusnya di era demokrasi pola-pola dialogis itu yang dikedepankan," tambahnya.

• Sejumlah Pria Misterius Bermotor Kerap Memotret Baliho Prabowo-Sandi di Bekasi, Lalu Pergi

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Kuncinya, pemerintah menghadirkan keadilan.

"Kalau pemerintahnya bisa berlaku adil, kalau politik kita itu mempertontonkan politik berkeadilan enggak masalah," katanya.

"Hampir semua teori di dunia ini menyatakan di suatu negara hancur, rusak karena ketidakadilan, maka pemerintah, aparatur, termasuk polisi adalah memastikan keadilan hukum. Jangan menggunakan keadilan hukum untuk kepentingan politik," sambungnya.

Adapun menurut Dahnil Anzar Simanjuntak terkait protes yang disampaikan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, itu merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Tidak ada larangan dalam konsitusi untuk menyampaikan pendapat. (Vincentius Jyestha)